Benang-Kusut Tambang Pohuwato, Salah Siapa dan Apa Benar Ada Kekuatan Baru ??? (Part I)

Faktanews.com (Tajuk) – Pohuwato. Siapa yang tak kenal Daerah penghasil emas terbanyak di Provinsi Gorontalo?,ya tentu orang akan menjawab Tambang Suwawa dan Tambang Pohuwato. Namun yang dalam beberapa dekade ini mulai ribut adalah Tambang Pohuwato yang terbagi atas 2 wilayah, yakni Kecamatan Buntulia dan Kecamatan Dengilo.

Berbagai macam polemik lahir dari kedua wilayah ini dikarenakan Kecamatan Buntulia dan Dengilo sudah tidak lagi menerapkan pekerjaan secara tradisional, banyak isu yang mengatakan bahwa di Pohuwato itu sendiri telah berhasil mengontrak alat berat dari wilayah Kota Gorontalo hingga Gorontalo utara dan bahkan sampai antar Sulawesi yakni Sulteng dan Sulut.

Lantas tak sedikit aktivis yang mempertanyakan apakah proses Hukum dijalankan ?

Kita pun kembali pada tahun 2017 silam, pada tanggal 26 Juli Polda Gorontalo pernah mengamankan tersangka dan alat bukti, dimana pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya tambang ilegal di Kabupaten Pohuwato.

Setelah penangkapan tersebut, Kabupaten Pohuwato dihebohkan dengan adanya penangkapan 7 orang WNA (Warga Negara Asing) yang melakukan aktifitas pertambangan ilegal di Kecamatan Buntulia serta adanya dugaan Oknum Kapolsek yang turut terlibat dalam aktivitas pertambangan Pohuwato.

Seiring berjalannya waktu kegiatan pertambangan ilegal di Pohuwato tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik dilaksanakan secara tradisional dan menggunakan Alat Berat. sehingga pada Bulan Mei Tahun 2020 Polres Pohuwato kembali menutup Tambang Emas Ilegal karena diduga menggunakan Mercuri.

Dan patut diacungi jempol, Upaya Kapolda Gorontalo dalam melakukan penertiban aktivitas Pertambangan Ilegal di Kabupaten Pohuwato menuai hasil yang maksimal, pada tanggal 5 Desember 2020 menjelang Pemilukada Serentak. seluruh Alat Berat turun secara suka rela dengan upaya Persuasive.

Akan tetapi, saat ini seperti ada sebuah kekuatan besar dari tubuh DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Pohuwato yang bisa dikatakan melebihi kewenangan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (Kapolda) yang membuat para pengusaha yang tadinya menurunkan alat beratnya dan kini berani melawan pihak Polda Gorontalo.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya percakapan yang bocor oleh Pengusaha Tambang pada tanggal 14 Desember 2020 beberapa percakapan para Pengusaha Tambang yang dikoordini oleh DPC APRI Pohuwato mulai mempertanyakan kapan mereka bisa beraktifitas kembali hingga usulan tentang pembahasan kapan aktifitas disa dilaksanakan kembali (Baca : Capturan Dibawah)

Capturan Hasil Percakapan Grup Internal Penambang

Hingga sekitar pukul. 21.41 Wita muncul pesan pemberitahuan dari Ketua DPC APRI Pohuwato Limonu Hippy yang mengatakan bahwa dirinya bersama Sekretaris APRI masih dalam perjalanan Pulang dari Kota Gtlo dalam rangka konsultasi dengan pihak …… untuk keberlangsungan aktivitas tambang disana. Insya Allah kita akan gelar rapat dengan pelaku usaha tambang, bukan pengusaha yang mo pelaku-laku. insya Allah nanti kita akan komunikasikan dengan CRM-CRM yang ada untuk menentukan waktu dan tempatnya. (Baca : Capturan Dibawah).

Capturan Balasan Percakapan Ketua APRI

Dan pada tanggal 15 Desember 2020, Ketua DPC APRI Limonu Hippy melayangkan undangan melalui Grup Internal Pelaku Usaha Tambang Emas untuk mengundang seluruh pelaku usaha untuk dapat menghadiri pertemuan untuk membicarakan terkait keberlangsungan aktivitas tersebut pada hari Rabu, 16 Desember pukul. 09.00 s/d selesai. (Baca : Capturan Dibawah).

Capturan Undangan Untuk Para Pengusaha

Kekuatan seperti apa yang dipegang oleh Ketua DPC APRI Pohuwato saat ini.?

Didalam Rekaman Pertemuan pada tanggan 16 Desember tersebut, Ketua DPC APRI mengatakan apabila sudah membayarkan iuran/kewajibannya dirinya siap untuk masuk penjara untuk bela penambang dan bahkan siap menurunkan Aparat jika ada yang memaksa naik tanpa memberikan kewajibannya..? Berikut Rekamannya. Bersambung

Penulis : JhojoRumampuk

 1,040 total views

Leave A Reply