Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Ratusan Mahasiswa Desak Bupati Dan DPRD Malteng Tolak UU Omnibus Law

Faktanews.com РKabupaten Maluku Tengah, Ratus mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), mendesak Bupati Maluku Tengah (Malteng)  Tuasikal Abua, SH dan Ketua DPRD Malteng  Fatza Tuankotta, beserta 40 Anggotanya untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law.

Desakan mahasiswa dilakukan dalam aksi demonstrasi yang digelar didepan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Malteng,  Jumat, (9/10/20). Aksi demonstrasi yang dimulai pukul 09.30 Wit dan berakhir pukul 11.30 Wit,  mendapat pengawalan ketat dari puluhan Aparat Kepolisian Polres  Malteng yang dipimpin langsung Kapolres Malteng AKBP Rosita Umasugi.

“Kami minta agar Bupati Malteng Tuasikal Abua, dapat menerima kami para demonstran dan bersama mahasiswa menendatangani pernyataan penolakan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Ini masalah yang sudah disikapi secara nasional oleh mahasiswa dan beberapa Gubernur dan Bupati telah menyatakan sikap bersama mahasiswa menolak undang-undang tersebut. Sebab Undang-Undang ini sangat menyengsarakan dan tidak berpihak kepada masyarakat,” Teriak Ketua HMI Malteng Azis dalam orasinya.

Menurutnya, Bupati Malteng dapat mengambil sikap berpihak kepada masyarakat, karena hak masyarakat untuk menuntut pemerintah meningkatkan kesejahteraan bukan menyengsarakan.

“Bupati dipilih oleh rakyat, berbuat untuk kesejahteraan, sehingga kami menanti sikap Bupati bersama mahasiswa menolak UU Omnibus Law atau Cipta kerja, ” tegasnya.

Asisten Dua Sekda Malteng Bahrun Kalauw, SH dan Kepala Satpol PP Drs. Bony Kaharnubu yang hendak menemui dan memberikan penjelasan kepada demonstran. Oleh para pendemo menolak, karena Bupati Malteng Tuasikal Abua maupun Wakil Bupati. Marlatu L. Leleury, tidak menemui, dengan kecewa demonstran meninggalkan Kantor Bupati dan mendatangi Gedung DPRD Malteng.

Dihadapan Ketua Fatza Tuankotta dan beberapa anggota DPRD Malteng, mereka mendesak agar ketua dan 39 Anggota dapat menandatangi sikap penolakan terhadap UU Omnibus Law.

“Kami sudah siapkan pernyataan sikap penolakan terhadap UU Omnisbus Law, Ketua DPRD dan anggota dapat menandatangani bersama mahasiswa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat termasuk DPR RI yang telah mengesahkan undang-undang tesebut,” pinta Azis yang diikuti para demonstran yang lain.

“Saya dan Anggota Dewan yang lain sudah mendengar apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, namun untuk kami mau menandatangani sikap penolakan terhadap UU Omnibus Law, tidak bisa kami lakukan. Sebab, saya dan anggota yang lain memiliki pimpinan partai di pusat,” Tutur Tuankotta.

“Sudah banyak kebohongan dan janji yang dilakukan Ketua dan Anggota DPRD Malteng, banyak hal kita sampaikan namun yang didapat hanya janji,” Tambahnya Aziz.

Sementara itu dua anggota DPRD Malteng dari Fraksi Demokrat Jailani Tomagola dan Fraksi PKS Arman Mualo dengan tegas mengambil sikap untuk bersama dengan mahasiswa menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja.

“Karena sikap Demokrat dan PKS di DPR RI menolak maka kami di DPRD Malteng juga menyatakan sikap yang sama dan kami siap bersama mahasiswa untuk menandatangani peryataan sikap menolak UU Omnibus Law. Mana pernyataan sikap yang teman-teman mahasiswa siapkan, kasi dan kami siap untuk tandatangan,” teriak Jailani dan Arman kepada mahasiswa.

Setelah pernyataan sikap ditandatangani oleh Anggota Dewan dari Demokrat dan PKS, para demonstran dengan tertib membubarkan diri. (Fn/Uc)

 65 total views

Facebook Comments