Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Dinilai Rugikan Kaum Buruh, DPW-FSPMI Gorontalo Menolak Pengesahan UU Omnibus Law

Faktanews.com – Provinsi Gorontalo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal (DPW-FSPMI) Gorontalo, Meyske Abdullah menegaskan akan melakukan penolakan dan perawan tehadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

“Secara tegas kami tetap menolak dan akan melakukan perlawanan terhadap pengesahan UU Omnibus Law ini,” tegas Meyske saat melakukan konferensi pers di kantor DPW-FSPMI, Kamis, (8/10/2020) kemarin.

Dia menyatakan bahwa UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah terkesan dipaksakan. Sehingga kata dia, menimbulkan perlawan dan penolakan dari seluruh kaum buruh di Indonesia.

“Pengesahan ini terkesan dipaksakan pengesahannya, karena sesuai agenda nanti akan disahkan tanggal (08/10/2020) namun pada tanggal (05/10/2020) malam sudah disahkan,” ujar Meyske.

Menurutnya, ada beberapa poin dalam UU Omnibus yang sangat merugikan para kaum buruh dan pekerja, Sehingga kata Meyske, FSPMI akan terus lakukan perlawanan mengingat FSPMI merupakan salah satu wadah organisasi dari para kaum buruh.

Saat ini, Meyske menyampaikan pihaknya menunggu instruksi dari DPP-FSPMI untuk melakukan gerakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

“Kami saat ini belum ikut mogok massal di Gorontalo, mengingat beberapa faktor yang belum memungkinkan namun kami akan tetap akan lakukan aksi sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP FSPMI” Ungkapnya.

“ Kami harap agar pemerintah mencabut UU Omnibus Law ini, karena sejak awal rancangan Undang-undang ini kami (Buruh) tidak pernah dilibatkan. Dilibatkan pun nanti ada reaksi buruh dimana-mana, dan sama sekali aspirasi kami tidak ada yang didengarkan,” tukasnya. (Fn12)

 156 total views

Facebook Comments