Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Melapor Ke Bawaslu, Robin Bilondatu : Ini 5 Materi Pelanggaran Yang Dilakukan Nelson

Faktanews.com (Politik) – Kabupaten Gorontalo, aktivis AMMPD Kabupaten Gorontalo Robin Bilondatu, akhirnya angkat bicara terkait laporannya ke Bawaslu terhadap calon Bupati nomor urut 2 Nelson Pomalingo.

“Ada 5 materi yang saya laporkan, yaitu mutasi Dukcapil, pergantian pejabat atau Direktur RS.MM Dunda, kalender Event, pemberian bantuan perahu Fiber di Perikanan, dan tagline handsanitizer NDP  912. Laporan tersebut saya sampaikan ke Bawaslu disertai dengan bukti – bukti berupa surat perintah, SK, dan bukti lainnya,” Jelas Robin kepada Fakta News, Selasa, (6/10/2020).

Lebih lanjut kata Robin, yang paling prinsip dari laporannya tersebut, adalah pergantian Penjabat RS MM Dunda.

Di menjelaskan bahwa, pada pasal 71 UU Pilkada ditegaskan kepada calon Petahana tidak bisa melakukan mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan Mentri.

Selain itu kata Robin, terkait persoalan pemberian bantuan yang dinilai telah melanggar ketentuan yang ada.

” Yang membuat saya agak heran pada tanggal 4 September mengantarkan berkas sebagai Calon Bupati, pada tanggal 14 September dia menyerahkan bantuan, ini yang kami anggap melanggar ketentuan,” Tuturnya.

Sementara itu, Robin mengungkapkan bahwa laporannya saat ini sudah masuk pada tahapan pemanggilan saksi. Namun kata dia, dari pihak Dukcapil membantah laporan tersebut, dan menyampaikan bahwa telah memiliki ijin dari Kementerian Dalam Negeri.

“Informasi yang saya dengar Dukcapil berdalih bahwa ada surat izin dari Mendagri, tapi untuk pejabat RS.MM Dunda mereka tidak punya referensi dari Kementerian. Sehingga, saya semakin yakin bahwa ini menjadi satu pelanggaran fatal dari Petahana,” Ujar Robin.

Robin berharap, Bawaslu melahirkan sebuah rekomendasi yang akan dilihat oleh publik, karena menurutnya tidak ada celah lagi untuk Bawaslu tidak memberi rekomendasi.

“Menurut kajian saya seperti itu, tidak ada celah lagi untuk tidak memberi rekomendasi. Ini yang ditunggu oleh publik, saya hanya mengingatkan Bawaslu,” Pungkasnya.

Sebelumnya Robin menambahkan bahwa terkait dengan laporannya tersebut, sudah pernah dilaporkan kepada pihak KPU sebelum penetapan calon, namun tidak ada klarifikasi dari KPU.

“Saya menduga hak klarifikasi tidak dijalankan oleh KPU, sehingga ini saya pertanyakan juga. Akhirnya, setelah ditetapkan calon saya melapor ke Bawaslu, saya juga tidak tahu alasan mereka tidak memberikan klarifikasi,” Tukasnya. (Fn12)

 501 total views

Facebook Comments