Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Lahan HGU Di Ilomata Masih Berpolemik, Bupati Nelson Diadukan Ke DPRD

Faktanews.com (Daerah) – kabupaten Gorontalo, polemik lahan HGU yang dialihfungsikan untuk pembangunan Gedung Secaba TNI AD, di Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, nampaknya belum menemukan titik terang.

Pasalnya, Keluarga Arbi selaku pengelola lahan HGU melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gorontalo (Kabgor), Senin (13/9/2020).

Ridwan Monoarfa selaku perwakilan keluarga, mengatakan bahwa Bupati Nelson Pomalingo telah melanggar etika. Karena kata Ridwan, tanpa ada perjanjian tertulis hitam di atas putih dengan keluarga pemegang HGU, pembangunan Gedung Secaba telah berjalan.

“Tidak ada pembicaraan bahwa ini telah selesai, yang ke dua tidak ad tata ruang, ke tiga aturan Hibah bupati kepada pihak Korem tidak ada. Hal ini bagi saya sebagai pejabat publik harus dikoreksi,” Tutur Ridwan.

Menurut Ridwan, persoalan tersebut harus di selesaikan secara musyawarah mufakat dengan keluarga pengelola lahan.

” DPRD Kabgor bisa memfasilitasi dan memperjuangkan niat baik dari keluarga. Ada 3 pilihan yang kami ajukan, yakni pertama diberi kesempatan kembali keluarga Arbi untuk mengelola tanah itu, ke dua proyek Secaba dibatalkan, ke tiga kita cari solusi terbaik kalau memang itu untuk kepentingan umum dan Negara,” Jelas Ridwan.

Lanjut Ridwan, dirinya meminta kebijaksanaan DPRD terkait persoalan HGU tersebut.

“Sebagai warga negara, saya selalu menempatkan pemerintah dalam 2 hal, pertama melakukan kebijakan (Policy) dan yang ke dua kebijaksanaan (Wisdom). Nah, saya datang ke DPRD untuk meminta kebijaksanaan. Khususnya memperhatikan sejarah dari tanah yang digunakan untuk secaba TNI AD. Diatas itu semua, kami keluarga bersepakat untuk menyelesaikan dengan se hormat-hormatnya dan seadil-adilnya. Karena, kami tahu fungsi negara dan pemerintahan itu ditugaskan oleh negara untuk melindungi negara dan menyejahterakan warganya,” Ungkap Ridwan.

“Harus disadari undang-undang itu bersikap adil dan transparan. Kenapa itu pasal ada ? supaya tidak ada rakyat yang tiba-tiba menduduki tanah milik negara. Kebijakan yang ada di seluruh Indonesia, setiap pemegang tanah di atas 20 tahun diberi kesempatan untuk mengajukan hak milik, itu yang namanya Policy. Tidak serta merta diambil seolah-olah anda sudah tidak punya hak milik. Itu kesan yang ada sekarang untuk tanah Molowahu (Red-Pemekaran desa Ilomata),” Tambahnya Ridwan.

Selain itu, dia juga mengungkapkan hingga saat ini tanah tersebut masih di olah dan masih dibayarkan pajaknya.

“Dan sampai sekarang rakyat tidak pernah menduduki itu, karena mereka tahu ada yang mengelola. Untuk perpanjangan ada di urus, tapi birokrasi kan harus ini itu ini itu. Belum lagi saya urus asal ada uang muka sekian, eh tunggu dulu. Anda tahu kan bagaimana birokrasi kita bekerja,” Tukasnya.

“Ahli waris ini kan ayah mereka ini sudah pada meninggal, pada tahun 2007 sampai dengan sekarang masih diurus. Oleh BPN dikatakan untuk diurus kembali, bahkan ajukan aja hak milik. Itu saran dari BPN, mereka minta kalau diperpanjang harus diremajakan. Tiba-tiba datang seorang Bupati Nelson untuk kepentingan Secaba nya, diambil begitu saja itu tanah,” Pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi Satu DPRD Kagor, Nasir Potale menyampaikan Komisi Satu DPRD Kabgor akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi laporan dari keluarga Arbi.

“Sesuai dengan informasi dan data yang diberikan ke kami, itu kan mereka punya hak milik. Kami akan meminta klarifikasi kenapa sudah ada pembangunan di sana dan yang ke dua soal Surat Bupati yang mau kami cross cek,” Jelasnya.

Nasir menambahkan, akan mempertemukan ke dua belah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD.

“Bisa jadi Kita akan rekomendasi penghentian sementara jika pihak keluarga yang benar, tergantung perkembangannya dalam RDP nanti,” Tegas Nasir. (FN12)

 308 total views

Facebook Comments