Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Terkait LPJ APBD, Ini Penjelasan Bupati Malteng

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Maluku Tengah, dalam pidato penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019, dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019, pada rapat paripurna ke-V masa persidangan II tahun 2020, Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua,SH., mengakui bahwa komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), masi sangat kecil memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (PD), sementara PD sangat  didominasi oleh pendapatan transfer yang terdiri dari, Transfer Pemerintah Pusat. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer pemerintahan Provinsi.

“Secara Keseluruhan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Malteng setelah perubahan yang ditetapkan sejak tanggal 16 Oktober 2019, dengan posisinya yakni,  Pendapatan Daerah Rp. 1.864.592.909.135,00  belanja Daerah 1.960.930.737.070,00. Defisit (Rp. 96.337.827.935‚00). Realisasi diperoleh melalui PAD sebesar Rp 73.926.962.286,01  atau memberikan kontribusi terhadap PD sebesar 4,16 %. Bagian PAD diperoleh melalui pajak Daerah sebesar Rp 17.726.373.974 memberikan kontribusi terhadap PAD sendiri sebesar 23,98 %.” Jelas Tuasikal, Senin, (24/08/2020).

Untuk Retribusi Daerah kata Tuasikal sebesar Rp 23.911.524.140  atau memberikan kontribusi terhadap PD sendiri sebesar 32,34 %. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah tidak ada anggaran, dan tidak ada realisasinya.  Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 32.289.64.172,01 memberikan kontribusi terhadap PAD sendiri sebesar 43,68%.

“Sementara  Pendapatan Transfer  sebesar Rp 1.445.910.742.635 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 81,45 %. Pendapatan ini diperoleh melalui, transfer Pemerimah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp 1.413.30.604.635 atau sebaar 97,73 % dari total dana transfer pusat,” terangnya.

Menurutnya, pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari, Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 13.135.290.369 atau sebesar 0,93 % dari total transfer Pemerintah pusat. Dana Bagi Basil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp 3.224.257.807 atau sebesar 0.23 % Dana Alokasi Umum sebesar Rp 992.833.340 atau sebesar 70,26 %. Dana Alokasi Khusus terealisir sebesar Rp 403.837.716.459 atau 28,58 %.

“Transfer pemerintah pusat lainnya, yakni dana penyesuaian sebesar Rp 32.880.138 atau sebesar 2,27,93 % dari total dana transfer. Lain lain Pendapatan yang sah terealisir sebesar Rp 255.321.250.987,77  atau memberikan kontribusi terhadap PPD sebesar 14.38%,” ujarnya.

Mengenai Realisasi Belanja Daerah lanjut Tuasikal, diantaranya belanja dan Transfer Daerah terealisir sebesar Rp 1.698.463.847.599,43  atau sama dengan 86,62% dari total belanja dan transfer daerah yang dianggarkan sebesar Rp 1.960.930.737,70.
“Belanja Daerah terdiri dari, Belanja Operasi terealisir sebesar Rp 1.54.61.595.762,43  atau sama dengan 89,25 % dari total belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp 1.181.11.851,17. Dan  untuk Belanja Modal terealisir sebesar Rp 377.355.975.729 ,atau sama dengan 81,45%. Belanja Tak Terduga terealisir sebesar Rp 1.72.367  atau sama dengan 11,37 %.
Sementara Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa  sebesar Rp 265.973.909.108, sama dengan 86,58 %,” tandasnya.

Sementara bagian pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran  terjadi surplus sebesar Rp 76.695.108.309,35,  yang merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan belanja Daerah.

“Namun dalam pembiayaan Terjadi Surplus sebesar Rp 96.337.827.935,19. Dengan demikian maka sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 173.32.936.244,54,” ucapnya.

Bupati  dua periode ini, menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20l9. “Saya selalu berharap agar lembaga ini senantiasa memberikan koreksi demi kemajuan kita bersama,” pintanya. (FN/Uc)

 106 total views

Facebook Comments