Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Lantik Kadis Nakertrans, Ini Pesan Bupati Malteng

Faktanews.Com (Daerah) – Kabupaten Maluku Tengah, Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua, SH., melantik Mesak Sakakone, S.AP., sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), di gedung Baileo Ir Soekarno Masohi, Rabu, (26/8/20).

“Saya tegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan baik bersifat promosi, rotasi dan mutasi pejabat di setiap instansi pemerintah merupakan tuntutan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karier pegawai. Dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.” Tegas Tuasikal dalam sambutannya.

Sejalan dengan itu kata Tuasikal, sebagaimana dimaklumi bahwa dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Serta  berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ada mekanisme progresif yang wajib dipatuhi untuk proses pengisian melalui promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu melalui proses seleksi secara terbuka dan kompetitif yang dilakukan oleh panitia seleksi.

“Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Lingkup Pemkab Malteng telah dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang ketat, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembinaan manajemen dan karier ASN sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dirinya mengingatkan bahwa, sumpah jabatan hendaknya dimaknai sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. “Olehnya itu, segala langkah kebijakan ataupun keputusan yang akan ambil, haruslah didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku dan  benar-benar dilakukan dengan tulus dan niat baik untuk memajukan masyarakat dan daerah ini,” ingatnya. (FN/Uc)

 123 total views

Facebook Comments