Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Malteng  Gelar Paripurna LPJ APBD 2019

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Maluku Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), menggelar Sidang Paripurna ke  V Masa persidangan ke II tahun sidang 2020 dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) akhir tahun anggaran 2019 dan Nota Perhitungan APBD tahun anggaran 2019.

Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna utama DPRD Malteng, Senin, (24/8/20), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Malteng, Fatzah Tuankotta, ST. Dihadiri Bupati Malteng Tuasikal Abua, didampingi Wakil Bupati Marlatu Leleury, Pimpinan OPD dan Anggota Forkopimda.

Ketua DPRD Malteng Fatzah Tuankotta,
dalam sambutannya mengatakan bahwa, pelaksanaan rapat paripurna Ke V DPRD Kabupaten Malteng masa sidang II Tahun sidang 2020 dengan agenda penyampaian laporan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2019 dan nota perhitungan APBD tahun anggaran 2020, sesuai dengan undang undang tata tertib DPRD.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dimana kewajiban pemerintah daerah menyampaikan kepada lembaga DPRD, yakni penyampaian laporan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2019 dan Nota Perhitungan APBB Tahun Anggaran 2019 terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang dianggap sangat berafiliasi Iangsung terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah yang ditetapkan dalam APBD maupun dalam bentuk dana bantuan. Maka kewajiban pemerintah daerah lewat Organisasi Perangkat Daerah (0P0) perlu memberikan penjelasan kepada Dewan bahwa berapa besar anggaran yang diserap melalui Program Pembangunan,” jelasnya.

Menurutnya, Rapat Paripurna Ke V DPRD Malteng masa persidangan II Tahun Sidang 2020, antara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Pasal 65 ayat (1) Poin d. untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“Sedangkan DPRD dalam melaksanakan Fungsi Anggaran Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Poin d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Fungsi Pengawasan Pasal 153 ayat (2),” ujarnya.

“Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan ayat (3) DPRD Kabupaten/Kota melakukan pembahasan terhadap Iaporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Tuturnya. (FN/Uc)

 82 total views

Facebook Comments