Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Dinilai Sering Bermasalah, AMPD Desak DPRD Lakukan Pemakzlulan Terhadap Bupati Boalemo

Faktanews.com (Daerah) РKabupaten Boalemo. Aliansi Masyarakat Peduli Daerah (AMPD) minta agar Bupati Kabupaten Boalemo, Darwis Moridu, mundur dari jabatanya. Tuntutan tersebut sebagaimana yang mereka sampaikan pada saat melaksanakan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Boalemo dan DPRD Boalemo, Senin (10/8).

Mereka menilai bahwa Bupati Boalemo saat ini lebih suka mencari masalah daripada berprestasi, dan lebih parahnya, Bupati Darwis hanya suka mencari musuh daripada mencari kawan.

” Kami meminta dengan hormat dan penuh cinta agar Bupati Boalemo, Darwis Moridu, agar turun dari jabatanya. Karena kami menilai Bupati Darwis hanya suka mencari masalah daripada berprestasi, lebih suka mencari musuh daripada mencari kawan,” jelas Koordinator Aksi, Nanang Syawal.

Olehnya, Nanang menyarankan kepada Bupati Boalemo agar dapat meletakan jabatanya sementara menyelesaikan persoalan hukum yang sementara menimpanya.

“Agar pak Bupati lebih serius dalam menghadapi persoalan-persoalan sebagaimana yang anda lakukan terhadap beberapa kepala desa yang diberhentikan sementara supaya memiliki waktu dalam menyelesaikan persoalanya, sekarang saya kembalikan kepada anda agar meletakan sementara jabatan anda untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sementara anda alami,” tegasnya.

Tak hanya itu, saat melanjutkan aksi mereka di DPRD Kabupaten Boalemo, Nanang Syawal mendesak DPRD Kabupaten Boalemo agar segera mengadakan rapat paripurna terkait Pemakzulan Bupati Boalemo Darwis Moridu.

” Kami mendesak DPRD Kabupaten Boalemo agar segera melaksanakan Rapat Paripurna dalam Rangka Pemakzulan Bupati Boalemo,” desaknya.

Menanggapi hal tersebut, Aleg DPRD Boalemo, Riko Djaini, menjelaskan bahwa dirinya telah berusaha untuk melakukan hak angket. Namun hal itu masih tertunda dikarenakan belum memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dan tata tertib.

“Terkait dengan hak angket, terus terang kami sudah mencoba untuk melakukanya. Karena sesuai dengan amanah Undang-undang dan tata tertib, persyaratan untuk melakukan hak angket minimal disetujui oleh lima orang anggota. Dan saat ini, baru tiga orang yang bertanda tangan,” pungkasnya. (FN/MS)

 801 total views

Facebook Comments