Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Tindakan Amoral Libatkan Pejabat Tinggi Kabgor, Gabungan Aktivis Ancam Demo Besar-Besaran

Faktanews.com (Daerah) – kabupaten Gorontalo, Gabungan Aktivis kabupaten Gorontalo ancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran di kabupaten Gorontalo (Kabgor) jika Lembaga Perwakilan Rakyat DPRD dan Lembaga Adat hanya diam.

Pasalnya, persoalan isu dugaan tindakan amoral yang melibatkan pejabat tinggi daerah di kabupaten Gorontalo ini, kian memanas dikalangan masyarakat.

Carles Ishak, salah satu aktivis di kabupaten Gorontalo itu mengungkapkan bahwa persoalan kondisi Kabgor saat ini, tidak bisa didiamkan begitu saja. ” Kami tidak bisa lagi tinggal diam melihat kondisi daerah yang kita cintai ini. Makin lama makin kesini kondisi daerah kian tak menentu. Seolah-olah daerah kita ini sudah kehilangan soul (ruhnya). Sebagai warga Kabgor sudah menjadi kewajiban kita bersama berempati lebih dan menganggap serius atas semua problem ini,” Ungkap Carles.

Bahkan kata dia, Lembaga DPRD dan Dewan Adat di Kabgor harus mengambil sikap terkait dengan polemik yang terjadi di Kabgor.

” Ada 400 ribu jiwa yang harus dijaga pikiran dan kehidupannya. Bagaimana pemerintah daerah bisa menyelesaikan kewajiban atas rakyatnya jika problem daerah kian kompleks. Banyak persoalan yang tak kunjung diselesaikan seperti penyaluran BPNT, distribusi sembako yang carut-marut, viral nya soal penggunaan akronim nama NDP 912 produk Handsanitizer yang diduga kuat berkaitan erat dengan program kampanye hingga pemberitaan yang menyasar moral pejabat. Saya kira sudah waktunya kita bergerak, alhamdulillah konsolidasi antar lintas pemuda sudah kita lakukan. Insya allah konsolidasi ini semakin masif ke wilayah Kabgor lainnya,” Tutur Carles.

Sementara itu, pentolan Pemuda Limboto Irfan Isa, mengatakan siap dan akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di kabupaten Gorontalo.

” Kami sudah sepakat tak ada jalan lain selain aksi turun ke jalan sebab menurut kami DPRD dan Lembaga adat hanya enteng-enteng saja. Tak ada satupun gerakan real. Bahkan kami menilai kedua lembaga yang menjadi simbol marwah daerah ini hanya bisu. Harusnya DPRD dan Lembaga adat adalah pengawasnya roda pemerintahan. Sehingga masalah-masalah daerah tidak bertumpuk-tumpuk seperti ini. Kami sudah bosan,” Tukasnya. (Fn12) 

 905 total views

Facebook Comments