Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Gelar Rakor Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah, Ini Harapan Gubernur Sulteng

Faktanews.com (Daerah) – Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola,  membuka Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah se-Provinsi Sulteng yang dilaksanakan secara virtual, bertempat di Polibu, Kamis (18/6).

Dalam Sambutannya, Longki menyampaikan kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah merupakan suatu hal penting yang perlu terus disosialisasikan secara berkesinambungan agar masyarakat memahami dan menyadari pentingnya kepemilikan sertifikat tersebut, yang tidak hanya bertujuan memenuhi syarat administratif dan bukti formil saja, akan tetapi lebih luas lagi sebagai jaminan kepastian hukum.

“ Sejak tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sertifikasi aset tanah, baik  yang dimiliki di dalam maupun luar wilayah sulawesi tengah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kata Longki, dari proses kerjasama antara Pemerintah Sulteng dan KPK didapatkan jumlah aset tanah yang dimiliki sebanyak 862 bidang tanah/bangunan yang tersebar di kabupaten/kota, dan dari jumlah tersebut, baru 309 bidang tanah/bangunan yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya, yaitu sebanyak 553 bidang tanah/bangunan belum memiliki sertifikat.

” Sertifikat tanah/bangunan adalah bukti legal bahwa aset tersebut menjadi hak milik pemerintah daerah, dan juga upaya untuk mengamankan dan melindungi Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Sulteng, ” Tuturnya.

Olehnya, Longki mengungkapkan bahwa hal ini diperlukan sinergitas antara lembaga KPK, pemerintah provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka penertiban BMD.

Terakhir dia berharap, rakor tersebut dapat mengidentifikasi akar masalah yang menghambat proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.
” Semoga ini dapat dicarikan solusi penyelesaiannya dan mempercepat proses sertifikasi tanah  sehingga azas-azas pengelolaan bmd dapat kita laksanakan sesuai ketentuan, ” Tukasnya. (Fn/NR)

 174 total views

Facebook Comments