Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Menyoal Gelar Haji “Titel Dunia Akhirat”

Oleh : Man Muhammad, Lulusan Magister Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga

Faktanews.com – (Opini), belum lama ini kita dibuat kaget dengan viralnya video ‘orasi marah-marah’ yang begitu sangat menggebu-gebu oleh Bupati Boalemo, saat menjadi Pembina pada Apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan di Lapangan Alun-alun Tilamuta. Di hari yang masih dalam suasana lebaran, yang seharusnya bermaaf-maafan, tiba-tiba berubah sedikit memanas dengan video yang beredar luas hingga ke seantero penjuru Indonesia.

Tentunya kita menemukan beragam pendapat dan macam-macam penilaian. Di media sosial misalnya, kita mendapatkan segelintir orang yang memberikan dukungan kepada Bapak Darwis Moridu selaku Bupati Boalemo. Selebihnya lebih banyak yang menyesali bahkan sampai ke tahap menghujat dan memberikan pembelaan kepada ASN yang menjadi objek dalam orasi pak Bupati hari itu.

Di antara sikap yang mendukung sikap Bupati Boalemo adalah tulisan yang menyamakan Bupati Boalemo dengan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok. Saya tidak tau apa maksud penulis tersebut menyamakan Bupati Boalemo dengan pak Ahok. Tetapi, lagi-lagi itu kembali ke sudut pandang penulis dalam menyikapi video orasi Bupati Boalemo yang masih hangat-hangatnya hingga hari ini. Ada juga tulisan di media sosial yang ‘seakan-akan’ membela Bupati dengan mempertanyakan kinerja ASN Boalemo dan jangan menyangkut pautkan dengan ASN yang berada di luar Boalemo. Karena ASN yang dimaksud oleh Bupati Boalemo adalah para ASN yang lapangan kerjanya berada di Boalemo.

Man Muhammad, pemuda Boalemo dan penikmat kopi. 

Adapun yang tidak sependapat dengan Bupati Boalemo, juga menanggapi dengan caranya masing-masing. Meskipun secara umum bernada nasihat, dan tidak secara langsung menyebutkan bahwa sindirian mereka itu ditujukan kepada Bupati Boalemo. Misalnya, “Jika ada pemimpin yang kacau bahasanya, maka pasti logika berpikirnya juga kacau. Dan jikalau berpikirnya kacau, maka itu salah satu tanda manusia sakit jiwa.” “Isi pidatomu dan gaya bicaram menggambarkan secara utuh memang karaktermu sama dengan tingkat pendidikanmu. Pantas saja narkoba pun kau tak bisa urus.” “Ayo lawan orang-orang fasik dan zalim. Pidatomu menggambarkan betapa busuknya hatimu. ASN itu profesi. Jika memang tidak butuh ASN, maka rumahkan mereka dan ajak orang-orang yag kamu sebutkan untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Kamari dulu nt kong ba pidato bagitu da nana pastikan mo baku ganti orang ba pegang mic seeh.” Atau, “Jika menjelek-jelekkan pejabat Negara dianggap pidana/kriminal, demikian pula dengan mengganteng-gantengkan. Keduanya adalah fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan.” Dan masih banyak lagi.

Namun, saya tidak ingin mengomentari itu semua. Biarlah mereka dengan sudut pandang mereka masing-masing. Saya sendiri hanya tergelitik dengan penyampaian Bupati Boalemo perihal “Saya bukan Sarjana Hukum. Hanya menghukum-hukum sarjana.” Dan “Titel yang paling diidamkan itu adalah ‘Haji.’ Haji itu titel dunia akhirat. Makanya saya itu titelnya, Haji Darwis Moridu.”

Pertama, “Saya bukan sarjana hukum. Hanya menghukum-hukum sarjana.” Pernyataan Bupati Boalemo menurut saya seakan menjadi ‘boomerang’ buat dirinya pribadi. Karena dalam hal ini Bupati Boalemo menafikan proses pendidikan yang telah beliau lalui untuk mendapatkan sarjana sebagai gelar akademik yang sampai tahap ini sudah dia selesaikan dengan melaksanakan ujian proposal dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di Universias Icshan Boalemo. Di lain sisi, pernyataan Bupati ini juga mendapatkan komentar yang tidak apik dari masyarakat dengan mengatakan “kalau begitu depe model li Bupati, lain kali jangan bapilih yang bukan sarjana.” Oleh karena itu -menurut saya- sikap Bupati yang terkesan meremehkan para sarjana ini tentunya sangat berpengaruh terhadap elektabilitas politik Bupati Boalemo yang masih ingin maju lagi dalam menghadapi Pilkada Boalemo di tahun 2022 mendatang.

Kedua, “Titel yang paling diidamkan itu adalah ‘Haji.’ Haji itu titel dunia akhirat. Makanya saya itu titelnya, Haji Darwis Moridu.” Jujur, pernyataan ini membuat saya ingin tertawa terbahak-bahak. Tetapi tidak mungkin. Karena memang pada dasarnya sudah menjadi tradisi di Indonesia hari ini bahwa setiap orang yang pulang dari melaksanakan Rukun Islam yang kelima, itu dengan sendirinya mendapatkan gelar ‘haji.’ Alhasil, sebagai sarjana yang lulus di program pendidikan sejarah dengan konstresi Sejarah Kebudayaan Islam, saya merasa perlu untuk meluruskan tentang ‘titel haji’ yang dimaksudkan oleh Bapak Bupati Boalemo.

Jika menelisik sejarah lebih jauh, kita akan menemukan sebuah fakta, bahwa pemberian gelar ‘haji’ secara masif di kalangan masyarakat kita bermula di masa penjajahan Kolonial Belanda. Pemberian gelar ‘haji’ kepada orang yang baru pulang dari Tanah Suci sengaja dilakukan oleh penjajah Belanda, karena secara politis memiliki kekuatan dalam sebuah gerakan politik yang mendapatkan perhatian khusus serta diperhitungkan. Hal ini mereka lakukan karena adanya kekhawatiran dari kolonial Belanda yang di mana saat itu di Tanah Jawa setiap orang-orang yang baru pulang dari Tanah Suci diterima sebagai orang suci dan didengar oleh masyarakat yang belum menunaikan rukun Islam yang kelima.

Hal-hal seperti ini tentunya merisaukan pihak Kolonial Belanda. Karena setiap kali ada pribumi yang pulang dari Tanah Suci selalu saja ada pemberontakan, atau paling tidak lebih didengarkan oleh masyarakat awam. Sebut saja, Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, yang pergi ke Makkah, dan pulang ke Indonesia mendirikan Muhammadiyah. KH. Hasyim Asyari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Juga ada Samanhudi setelah balik dari melaksanakan ibadah Haji, mendirikan Sarekat Dagang Islam. Atau, Omar Said Tjokroaminoto yang setelah balik dari Tanah Suci mendirikan Sarekat Islam.

Agus Sunyoto, Sejarawan Nahdlatul Ulama yang menulis buku ‘Atlas Walisongo’ mengatakan, “para kolonialis sampai kebingungan karena setiap kali ada warga pribumi yang pulang dari Tanah Suci selalu terjadi pemberontakan. Tidak ada pemberontakan yang tidak melibatkan ‘haji’, terutama para kiai dari pesantren-pesantren.”

Oleh karena itu, untuk memudahkan pengawasan, pada tahun 1916 (menurut Agus Sunyoto) Kolonial Belanda mengeluarkan keputusan Ordonansi Haji, yaitu setiap orang yang pulang dari ibadah haji wajib menggunakan gelar ‘haji’ –atau huruf H—di depan namanya. Hal ini tidak lain sebagai upaya kaum penjajah untuk mengawasi serta memantau aktivitas dan gerak-gerik para ulama pada saat itu, jika nantinya terjadi pemberontakan para ulama itulah yang pertama kali dicari dan ditangkap, bahkan sampai diasingkan.

Akhirnya, seiring berjalannya waktu, gelar ‘haji’ pun menjadi populer dan akrab secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan panggilan tersebut, seakan-akan menjadi sesuatu yang ‘wajib’ disandingkan dengan nama seseorang yang baru pulang dari Tanah Suci. Padahal, Haji yang Mabrur, atau terterimanya ibadah haji kita oleh Allah Swt, itu tidak ada seorang pun yang tau, melainkan bersandar dari Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ciri-ciri seseorang mendapatkan Haji yang Mabrur adalah; Memberikan kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya, santun dalam berbicara dengan sesama, mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi, dan menghindari hal-hal yang tidak pantas, yang tidak senonoh, baik itu dalam perbuatan, dalam perkataan, bahkan dalam pikiran.

Sebab, tidak ada gelar terakhir dalam Islam yang akan dibawa ketika meninggalkan kefanaan dunia ini, kecuali orang-orang akan memanggil kita dengan sebutan; Almarhum atau Almarhumah. (***)

 

 571 total views

Facebook Comments