Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Konflik Keluhan & Karyawan, DPRD Hearing PDAM Pohuwato

Faktanews.com (Daerah)- Kabupaten Pohuwato. Menyahuti keluhan masyarakat dan karyawan PDAM , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato melalui Komisi 2 mengelar rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Pohuwato, Selasa (12/5/2020), bertempat di ruang Rapat DPRD.

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD, Iwan Adam. Dihadiri sejumlah anggota komisi diantaranya Iwan Abay, Rizal Pasuma, Yusuf Makuta, dan Nirwan Due. Sebelumnya, hearing ini dibuka Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Idris Kadji.

Hadir pula dari unsur pemerintah daerah yakni Asisten Perekonomian, Rusmiaty Pakaya, Kepala Badan Keuangan, Iskandar Datau dan Kabag Ekbang. Dewan pengawas PDAM turut hadir lengkap yakni Ketua Denwas Ismail Abas dan Sekretaris Dewaa Hamim Podungge.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi 2 DPRD, Iwan Adam menyampaikan berbagai keluhan dan masukan dari pelanggan terkait pelayanan PDAM. Dimana keluhan ini didapat komisi 2 saat melakukan kunjungan kerja dilapangan disejumlah Instalasi Pengolahan Air PDAM.

Hal lain yang diungkap adalah masalah internal PDAM yang meliputi keterlambatan pembayaran gaji karyawan selama 2 bulan berjalan. Termasuk pembayaran subsidi pelanggan dari Desa ke PDAM.

Tak hanya itu, kondisi pipa PDAM yang konon saat ini terus mengalami kebocoran juga menjadi salah satu yang diangkat oleh komisi 2.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PDAM Tirta Maleo, Hairudin Usman menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi PDAM. Salah satu diantaranya adalah adanya pipa transmisi dan distribusi yang usianya sudah puluhan tahun. Dan juga jenis pipanya yang tidak lagi cocok dengan kondisi alam saat ini.

Terkait dengan gaji, Hairudin menyampaikan telah melunasi sebagian besar hak karyawannya. Hanya, sisa dua bulan berjalan yakni Maret – April masih menunggu capaian DRD yang masih ditagih.

“Kendala kami saat ini adalah begitu banyak pelanggan yang kurang respon baik terhadap kewajibannya membayar air. Padahal, air sudah digunakan dan menunda hingga 3 dan 4 bulan berjalan. Sehingga hal ini juga menambah piutang PDAM,” terangnya.

Atas keterangan itu, Ketua Komisi 2 Iwan Adam mengusulkan untuk dilakukan pembentukan tim penyelamat PDAM. Tim ini akan membantu menyehatkan kondisi keuangan dan permasalahan lain di PDAM.

“Insya Allah kami usulkan ke pemerintah agar dibuatkan tim penyelamat PDAM. Agar PDAM bisa kembali sehat dan bisa melanjutkan misi sosialnya,” tukas Iwan. (***)

 16 total views

Facebook Comments