Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Belum Paham Dalam Perancangan RKAS, Manajer BOS Warning Kepala Sekolah

Faktanews. Com (Daerah) – Kabupaten Maluku Tengah, Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Maluku Tengah, Okto Noya, akui mayoritas Kepsek tidak paham dalam penyusunan RKAS,  meskipun sudah ada juknis untuk mengatur.

“Tidak ada dalam juknis, mereka masukan dalan RKAS, sementara yang ada tidak dimasukan. Misalnya guru honor yang belum memiliki NUPTK,  tidak bisa dibiayai dengan dana BOS, sesuai juknis tetapi seluruh kepsek masi dimasukan dalam RKAS,” Akui Manajer BOS Okto Noya,  kepada FaktaNews.Com. Jumat, (3/4/20), di ruang kerjanya.

Okto menyayangkan hal ini bisa terjadi. Padahal, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  (Dikbud)  Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah melakukan sosialisasi penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tahun 2020,

“Kenyataannya, mayoritas kepala sekolah (Kepsek), baik SD/MI dan SMP/MTs Se-Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), belum faham dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS),” lanjut Okto.

Lebih lanjut Okto menjelaskan bahwa RKAS yang di berikan ke pihak manajer BOS untuk divalidasi,  hampir semua masih menggunakan RKAS tahun lalu yang sifatnya copy paste dengan sistem empat tahap. Sementara untuk Tahun 2020, pencairan dana BOS menggunakan sistem tiga tahap yang perinciannya tertuang dalam RKAS.

Dalam penyusunan RKAS sebelumnya, kata Noya,  setiap Kepsek dan operator sekolah sudah mengikuti sosialisasi penyaluran dan pertanggung jawaban dana BOS yang dilaksanakan Dikbud Malteng dengan melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Masohi.

“Dalam sosialisasi Dana BOS semua sudah dijelaskan secara lengkap,  namun dalam penyusunan RKAS manyoritas terjadi kesalahan. Bahkan dalam pembagian persentasi tiga tahap dalam RKAS, masih ada yang tidak bisa membagi besar nilai BOS yang diterima. Dan sangat disayangkan,  ada satu kecamatan manyoritas RKAS-nya sama,  menunjukan bahwa itu di buat oleh  satu tenaga operator.  Sementara dalam aturan sudah dijelaskan bahwa setiap sekolah masing-masing wajib menggunakan satu tenaga operator,” terangnya.

Untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam pertanggung jawaban Dana BOS, pihaknya menyarankan kepada setiap kepsek untuk memperbaiki RKAS sebelum rekomendasi pencairan dikeluarkan,  dengan tidak bermaksud mempersulit pencairan.

“Pertanggung jawaban Dana BOS sesuai dengan penggunaan dana yang termuat dalam RKAS, jika RKAS salah sudah tentunya pertanggung jawabannya ikut salah dan siapa yang bertanggung jawab. Karena rekomendasi pencairan ke Bank itu manajer BOS yang mengeluarkan maka saya tidak mau terlibat sehingga disarankan dan wajib RKAS di betulkan sehingga sama-sama bebas dari persoalan hukum, ” tegasnya. (FN/Uc)

 361 total views

Facebook Comments