Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Pukat Seram Temukan Retribusi RPH 2018 Nol Rupiah

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Maluku Tengah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pusat Kajian Starategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (Pukat Seram)  Kabupaten Maluku Tengah (Malteng),  menemukan ada bau korupsi pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Malteng.  Pasalnya dari data temuan pada Badan Pendapatan Daerah Malteng,  ditemukan setoran Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Malteng tahun 2018 sebesar  Nol Rupiah alias 0 persen.

“Sesuai temuan,  untuk tahun 2018, setoran retribusi RPH Nol Rupiah alias 0 persen. Ini menunjukan bahwa tidak ada setoran dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Malteng atas retribusi yang ditarik dari penjagal/pedagang sapi potong yang ada di Masohi sebesar Rp.200.000/ekor setiap hari pemotongan.” Hal ini ditegaskan Ketua Pukat Seran Malteng Fahry Asyatri kepada wartawan, Jumat,  (31/1/2020) di Masohi.

Menurutnya, selama tahun 2018, para penjagal selalu melunasi kewajiban retribusi RPH setiap hari pemotongan. Namun anehnya dari data laporan keuangan Pemda Malteng mencatat realisasi pendapatan di sektor retribusi rumah potong hewan (RPH), selama tahun 2018 adalah Nol Rupiah.

“Diduga ada praktek korupsi dan modus pungli, sudah berlangsung lama di Dinas Perkebunan dan Peternakan Malteng,” ujarnya.

Padahal di tahun 2018 kata Asyatry,  ada terjadi kenaikan retribusi dua kali. Dan kenaikan Itu diduga tidak melalui mekanisme yang diatur untuk mrnjawqb kepentingan pedagang/penjagal dan pemerintah. Artinya bahwa tidak ada jaring aspirasi dan tidak pernah melibatkan para obyek retribusi.

“Secara sepihak, peraturan bupati (Perbub) kenaikan retribusi RPH dikeluarkan dan pihak dinas langsung meminta pedagang melunasi kewajiban, tanpa pernah sosialisasi dan transparan mengenai alasan kenaikan retribusi RPH dari Rp. 100.000 ke Rp. 200.000/ekor. Harusnya ada sosialisasi dan penjelasan dinas kepada obyek retribusi sebelun retribusi dinaikan, bukan asal tabrak, ” kesalnya.

Dirinya mempertanyakan Tim Saber Pungl Maltengi kemana saja dan apa yang sudah dihasilkan sejak dibentuk hingga hari ini. Sementara dugaan pungli terjadi para penarikan retribusi RPH oleh Dinas Perkebunan dan peternakan Malteng.

“Kepada Tim Saber Pungli dan Kapolres Malteng,  diminta untuk kasus ini segera disikapi, sebab ada  potensi kerugian negara ratusan juta dari praktek ini. Selama ini para koruptor (pancuri) merasa lega dan bebas beraksi di daerah ini karena Polres dianggap tidak punya kemampuan dan tak bisa berbuat apa. Buktikan bahwa hukum di Malteng ini masih bisa dipercaya oleh masyarakat.

Dan kepada Bupati,  segera sikapi prilaku curang oknum-oknum yang ada di Dinas tersebut, sebab amat memalukan dan sangat jelas merugikan PAD Malteng,” pintanya. (LN)

 924 total views

Facebook Comments