Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Diisukan Ambil Formulir Cawabup Di PPP, Sekda Kabgor Diperiksa Bawaslu

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Sekertaris Daerah kabupaten Gorontalo Hadijah Tayeb dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin pagi (20/1). Pemanggilan Sekda Hadijah ini, untuk memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebutkan dirinya telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon wakil Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan.

Sekda Hadijah yang tiba pada pukul 09.00 Wita ini, diperiksa selama satu jam dan mendapatkan 12 pertanyaan
yang diajukan Komisioner Bawaslu.

Ditemui usai diperiksa, Sekda Hadijah Tayeb mengatakan bahwa dengan tegas menyatakan tidak pernah mengambil formulir pendaftaran seperti yang diisukan tersebut. Kata Sekda Hadijah, formulir itu diambil oleh salah seorang kawannya berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

“Ada teman saya yang mengambilkan formulir tersebut dan setelah saya konfirmasi ke yang bersangkutan bahwa benar ia yang mengambil dan itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat,” Jelas Hadijah.

Hadijah menambahkan, secara tegas tidak penah menandatangani formulir pendaftaran bakal Cawabup tersebut sertah membantah wacana pencalonannya.

“Hari ini saya sebagai ASN tidak bisa ikut serta dalam Pilkada tersebut, nanti kita lihat setelah pensiun,” Tegas Selda Hadijah.

Ketua bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili mengatakan pemeriksaan terhadap Panglima ASN Kabgor itu bersifat klarifikasi. Menurut Wahyudin, pihaknya hanya memastikan isu terkait pengambilan formulir tersebut.

“ Maksud kami memanggil ibu Sekda hanya ingin memastikan apakah benar telah mengambil formulir dan melakukan pendaftaran bakal calon wakil Bupati,” Kata Wahyudin

Wahyudin menambahkan bahwa komisioner Bawaslu akan melakukan kajian terhadap keterangan yang disampaikan oleh Sekda tersebut.

“Ibu sekda sangat koperatif dan telah menjawab 12 pertanyaan yang kami ajukan terkait tiga hal, yang pertama kedudukan yang bersangkutan sebagai ASN dalam hal ini sebagai Sekda, yang kedua aturan sebagai netralitas sebagai ASN, yang terakhir terkait pencalonan yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah menjawab semuanya,” Tutup Wahyudin. (fn02)

 425 total views

Facebook Comments