Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Dialog Publik Soal PAW Wabup, David Bobihoe : Itu Strategi Memangkas Kewenangan Gubernur

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Polemik usulan Bupati Nelson Pomalingo terkait pengajuan pengisian PAW Wakil Bupati ke DPRD Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan ini pun mendapat banyak tanggapan. Bahkan Mantan Bupati Gorontalo Dua periode David Bobihoe Akib menyebutkan itu adalah stratgei untuk memangkas kewenangan Gubernur Gorontalo untuk kemudian menjadi dasar agar dapat memuluskan langkah Nelson Pomalingo ke periode berikutnya.

Dalam Dialog Politik dengan tema ” Usulan PAW Wabup, Bupati Bersandiwara” iyang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo, David Bobihoe menyebutkan bahwa sebenarnya pengisian jabatan wakil bupati ini sudah tidak mengasyikan karena sudah terlalu lama. Kata David, jika memiliki komitmen membangun daerah yang utuh, maka proses ini tidak perlu ribet.

“ Menurut saya benar pak umar katakan tadi, ini sudah tidak menarik lagi sebenarnya karena sudah terlalu lama. Seharusnya kalau kita memiliki komitmen untuk membangun daerah yang secara utuh dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan partai politik, maka seharusnya pengisian wabup ini rumusnya mudah saja sebenarnya tidak berbelit belit karena pengusung itu adalah PPP dan Demokrat. PPP sudah dapat jatah Bupati maka Demokrat lah yang harus memiliki jatah itu sebagai Wakil Bupati, walaupun ada pernyataan bupati yang lalu bahwa beliau itu adalah orang (yang siap menjadi,red) kader partai Demokrat, tapi ya kita tidak usah persoalkan lagi itu karena itulah politik maka kalau ini bupati PPP maka otomatis wakil itu adalah Demokrat, kalau itu kita ikuti dengan baik saya kira tidak perlu ada tarik menarik seperti ini,” Ungkap David.

David menyebutkan pengajuan PAW Wabup ini sepertinya berkesan terburu – buru, dimana proses ini dilaksanakan pada saat tahapan Pilkada Kabgor 2020 akan dimulai sehingga ini adalah sebuah strategi yang dinilai akan menatap birokrat dalam rangka memenangkan Incumbent ke periode selanjutnya.

“ kami melihat bahwa proses pengajuan ke DPRD seperti terburu buru begitu pada saat sudah mulai tahapan, kenapa tidak dilakukan sebelum tahapan artinya menurut pikiran saya ini adalah satu strategi untuk memangkas kewenangan Gubernur di dalam menempatkan pejabat pada saat bupati cuti.  Jadi ini hanya supaya pada saat bupati cuti yang akan melanjutkan adalah orangnya bupati sebagai wakil yang tidak mungkin mencalonkan diri, sehingga dia bisa menatap birokrat birokrat struktur yang dibawa untuk memenangkan untuk kedua (kalinya,red). Itu sebenarnya itu pikiran saya, oleh karena itu menurut saya kalau ini harus diisi (tentu,red) harus dari partai democrat. Kalau toh masih terjadi tarik menarik seperti ini maka tidak perlu diisi lagi,” Sebut David.

David berharap posisi Wabup tidak perlu diisi lagi, hal ini dikarenakan demi terciptanya Pilkada yang damai dan netral. kata David, pihak penyelenggara tidak mungkin memainkan hal tersebut.

“ Dan biarkan itu diisi oleh pejabat yang akan ditunjuk oleh gubernur, sehingga Insya Allah pilkada itu akan menjadi pilkada yang netral dan siapapun yang kita percayakan untuk wakil bupati atau pejabat bupati ke depan tidak mungkin dia akan melakukan tindakan tindakan yang merusak tatanan proses demokrasi ini. Karena KPU dan Bawaslu itu sangat tidak mungkin akan memainkan itu,” Harap David.

Menyinggung surat usulan Bupati terkait dua nama calon PAW Wabup, oleh David meminta jangan sampai terjadi perselingkuhan di DPRD Kabupaten Gorontalo. Sebab, harap David hal tersebut tidak menimbulkan gelojak yang dapat berefek pada instabilitas daera.

“ Karena surat ini sudah masuk ke DPRD,  jangan sampe terjadi perselingkuhan sehingga diharapkan ini diproses dengan baik berdasarkan aturan aturan yang ada. Dan diharapkan tidak menimbulkan gejolak gejolak yang bisa menimbulkan instabilitas di Daerah ini, karena itu mari kita hadapi persoalan ini dengan tentu mengembalikan pada koridor hukum yang ada dan aturan yang ada, sehingga tidak akan terjadi tarik menarik menyangkut surat bupati. Karena saya melihat ini mungkin karena ketidak pahaman staf yang menyusun itu dan ketidaktelitian dalam menandatangani surat itu, nah sehingga itu ini perlu di pertimbangankan dari kedua partai ini. Manakala wakil bupati harus diisi, saya kira kalau sudah terjadi seperti ini demokrat pasti ada gengsi untuk mau lagi mengisi,” tutup David Bobihoe. (fn02)

 628 total views

Facebook Comments