Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Diduga Ada Monopoli APBD Di Boalemo, APR Gorontalo Lakukan Aksi

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, kembali Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat(APR) Gorontalo, melakukan aksi di depan kantor Bupati Boalemo, Rabu(11/12).

APR Menuntut persoalan Anggaran Dinas Pertanian  yang mencapai hingga 71 miliar yang dinilai tidak wajar. Tidak hanya itu, APR juga mempertanyakan  anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai 18 miliar.

Faisal Saidi salah satu orator aksi menyampaikan  bahwa Anggaran Dinas Pertanian seakan mendiskriminasi Dinas-dinas lain yang di anggap perlu untuk mendapatkan APBD yang lebih.

” 71 miliar Anggran Dinas Pertanian itu kami rasa tidak wajar dan banyak kejanggalan, jangan sampai adalah monopoli APBD untuk mencari keuntungan, ” Ungkap Faisal.

Belum lagi  kata Faisal, anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai 18 miliar hanya untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang direncanakan akan disalurkan ke 82 desa di Boalemo, yang dinilai untuk jalan masuk melakukan korupsi.

” Berdasarkan  asumsi kami,  jika 1000 titik di bagi 82 desa dan setiap desa di pasang 10 paket PJU dengan harga 18,5 juta per paket, maka setiap desa akan tergantikan oleh APBD sebanyak 185.000.000. Dan bisa dipastikan pengadaan ini melalui penunjukan  langsung. Jika seperti itu, maka kami menganggap ini akan ada oknum yang mencari keuntungan secara pribadi, ” Ujarnya.

Sementara itu, Ramly Syawal selaku koordinator aksi menambahkan bahwa berbagai macam program dan kebijakan yang dijalankan Bupati Boalemo banyak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Boalemo.

” Kami merasa bahwa ada oknum oknum pejabat yang memanfaatkan ketidaktahuan Bupati dan wakil bupati Boalemo dalam mengeluarkan kebijakan, maka bisa dipastikan yang akan menanggung semua adalah masyarakat, ” Tambahnya.

Adapun yang menjadi tuntutan APR adalah :
1. Segera tuntaskan proses hukum korupsi Dana Desa melalui penerangan jalan umum tenaga surya atas nama Wahyudin moridu dan rekan-rekannya.
2. Prioritaskan APBD prioritaskan Pro Pemuda
3. Turun dari jabatan anggota DPRD yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. (FN12)

 420 total views

Facebook Comments