Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Aksi Melapor Dan Pengeroyokan, Aktivis Dan LSM Minta Syam T. Ase Mundur Dari Ketua DPRD

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Masih terkait laporan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase terhadap Dua Pemimpin Redaksi media online dan perkara pengeroyokan terhadap aktifis Rahmat Mamonto oleh Pihak yang mengaku keluarga dekat Pimpinan DPC Partai Persatuan Pembangunan kabgor itu, mendapat kecaman sebagian besar aktifis dan punggawa Lembaga Swadaya Masyarakat di Gorontalo.

Deno Djarai Ketua Lembaga Pengawasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Lp3g) menyesalkan atas langkah Ketua DPRD Syam T Ase yg melaporkan 2 pimpinan media itu. Deno menyampaikan, menjadi pejabat harusnya mampu menahan dikritik dan tidak cengeng ketika disoroti terkait kinerjanya sebagai wakil Rakyat.

” Kalau tidak mau dikritik oleh aktifis dan merasa bahwa diri selalu benar atas sorotan media, baiknya saya sarankan untuk mundur saja dari jabatan Ketua DPRD. Beliau itu saat ini kesannya cengeng karena ketika dosoroti media, pemrednya dilapor ke polisi dan ketika dikritisi Aktifis, keluarganya dengan sifat bar bar mengembalikan dunia ini kembali ke zaman jahiliyah. Beliau lupa dia itu pejabat Negara, dibiayai oleh negara yang menggunakan uang rakyat dan memang harus dan wajib dikritik jadi memang sangat wajar ketika dikritik.” Kecam Denno.

Lebih Lanjut Deno mengatakan bahwa Kabupaten Gorontalo saat ini akan menghadapi pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, banyaknya persoalan daerah khususnya yang ditangani DPRD pasti akan berpengaruh pada partai politik yang diketuai oleh Nelson Pomalingo yang juga ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo. Kata Denno, seharusnya beberapa langkah kedepan harus dipikirkan oleh Ketua Syam termasuk pengaruh terhadap partai politiknya.

” Pilkada Kabgor sudah dekat, beliau itu satu perahu dengan Bupatinya yang kuta ketahui adalah Ketua DPWnya. pasti ini akan berpengaruh ke partai mereka karena ketua dan Bupati Kabgor itu satu perahu. Nah, bayangkan jika sisi lain dari perahu itu bocor, dipastikan itu tenggelam. Makanya jangan terlalu cengeng jadi pejabat publik, dikritik itu juga untuk kebaikan dia. ditegur itu agar jangan selalu berjalan diposisi kiri dan jika diindahkan, maka itu juga tidak baik buat dia sendiri,” Tegas Deno.

Sementara itu, dukungan selanjutnya berasal dari kalangan aktifis Gorontalo. Carles Ishak mengatakan bahwa dirinya mengutuk tindakan premanisme dan upaya pembungkaman pers di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, Situasi yang diperlihatkan oleh para pihak ini menunjukan sebuah kemunduran terhadap demokrasi.

” Bahkan bisa saja darurat demokrasi. Bayangkan, ketika disoroti media terhadap rencana usulan peminjaman atau berhutang sebanyak Rp. 40 Miliar akhirnya pemimpin media yang memuat opini itu dilaporkan ke Polisi. Aktifis yang menjadi narasumber atas sorotan media pun di keroyok oleh keluarga Ketua DPRD dengan alasan spontanitas, lalu Pak bupati dalam siaran persnya justru menyalahkan Media Sosial sebagai sebab akibat. nah, sehingganya kami mengutuk keras akan apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo saat ini,” Urai Carles.

Terakhir, carles menerangkan bahwa sejatinya Demokrasi melahirkan check and balance dan kritik adalah bagian penting didalamnya. Menurut Carles, Kiritik kinerja maka jawab dgn perbaikan dan peningkatan kinerja.

” Kritik tak berdasar, maka jawab dgn data dan fakta begitu juga Kebohongan naratif, hoaks dan sejenisnya merupakan konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari dalam kebebasan narasi dan argumentasi. Kuncinya adalah gunakan hati dan akal yang sehat dan prima,” Tegas Carles.

Ketua LSM Merdeka Provinsi Gorontalo Imran Nento menjelaskan bahwa Sesungguhnya apa yang terjadi 4 tahun belakangan ini sejak Kepemimpinan Nelson Pomalingo merupakan trend yg cukup positif dalam sistem demokrasi.

 ” Aktivis dan Pers itu harus mengawasi kinerja Pemerintahan. Oleh karena itu, jika klaim keberhasilan oleh Pemerintahan nelson Pomalingo hari ini, maka hal tersebut tidak lepas dari peran-peran social control dari kedua elemen demokrasi yakni Pers dan Aktifis. Apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya koreksi dan edukasi agar pemerintahan tetap pada koridor fungsinya serta terus berbenah agar apa yang dicita-citakan bisa berjalan sesuai harapan,” Kata Imran.

Selanjunya, Imran menambahkan beberapa perkara laporan polisi hingga pengeroyokan aktifis dinilai menjadi awal kehancuran demokrasi di Kabupaten Gorontalo.

” Namun apa yang terjadi hari ini atas dipolisikannya pemberitaan media dan dikeroyoknya aktivis adalah awal dari kehancuran demokrasi di Kabupaten Gorontalo, kami turut prihatin atas kejadian ini. Apalagi ini bermuara pada persoalan pembahasan anggaran sudah disetujui DPRD itu yang kesemuanya terbuka untuk publik. kenapa harus ada laporan polisi, APBD ini uang rakyat wajarlah kiranya di ketahui masyarakat pemanfaatan dan peruntukan apakah sudah sesuai aturan dan regulasinya sekali lg bukan menjadi laporan polisi ada apa dengan semua ini” Tutup Imran. (fn02)

699 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments