Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Aleg DPRD Sesalkan Perkara Pemalsuan Tandatangan KPA Di Bappeda Boalemo

Faktanews.com (Daerah) – kabupaten Boalemo, Dugaan pemalsuan tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Bappeda Boalemo, mendapat komentar dari DPRD Boalemo.

Riko Djaini Anggota DPRD kabupaten Boalemo dari fraksi KNP saat di temui tim media faktanews di ruangan kerjanya Jumat (6/12), sangat menyayangkan kejadian pemalsuan tandatangan itu terjadi di Bagian Perencanaan Daerah.

” Ini sangat memalukan Jika kejadian ini terjadi di bagaian Perencanaan Daerah, yang seharusnya Bappeda menjadi contoh bagi OPD-OPD yang lain. Yang saya khawatirkan jangan-jangan terkait dengan Perencanaan Daerah asal jadi seperti ini juga, ” Ungkap Riko.

Riko menabahkan bahwa dengan kejadian pemalsuan tandatangan tersebut kepala Bappeda lebih bertanggung jawab, karena kata Riko kepala Bappeda harus memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya.

” Tentunya yang lebih bertanggungjawab dengan kejadian ini adalah kepala Bappeda, karena Bappeda merupakan Sentral Perencanaan setiap SOPD yang ada di kabupaten Boalemo. saya sangat berharap pada kepala Bappeda untuk meng kroscek kalau itu dilakukan oleh bawahnya, maka dia harus bertanggungjawab selaku kepala Bappeda” Ujar Riko.

Dia juga berharap kepada KPA yang sudah melaporkan kejadian ini ke Polda, untuk tetap mengawal terus laporan tersebut demi menegakkan keadilan.

” Harapan saya untuk KPA yang sudah melapor ke Polda jangan sampai kena bujukan untuk tidak lagi mempersoalkan kejadian ini, maju terus untuk menegakkan keadilan, kami sebagai Anggota DPRD mendukung dan siap Backup agar tidak terjadi lagi kejadian hal serupa di lingkungan pemerintahan Boalemo. Karena untuk tertib adminstrasi tentunya hal ini perlu diseriusi, ” Tukasnya Riko.

Sementara itu Resvin Pakaya Anggota DPRD Boalemo yang juga dari fraksi KNP menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah selaku panglima ASN untuk lebih Intens melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para ASN sebagai upaya pencegahan agar kejadian pemalsuan tandatangan di pemerintahan tidak terjadi lagi.

” Saya juga berharap kepada pengambil kebijakan di daerah, dalam hal ini Bupati Boalemo, untuk lebih teliti dan segera merespon kejadian ini agar tidak terjadi lagi pemalsuan tanda tangan lagi di kemudian, ” Pungkasnya. (FN12)

417 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Facebook Comments