Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Mufakat “Terselubung” Pemda Dan DPRD Kabgor, Terkait Hutang Daerah

Faktanews.com (Tajuk) –  Beberapa tahun lalu Shopping Centre mengalami kebakaran besar yang menyebabkan kerugian sangat besar berupa rusaknya bangunan shopping dan banyaknya barang dagangan dari para pedagang yang lenyap dilalap api. Semenjak terbakar 2 (Dua) tahun lalu tidak ada sama sekali langka-langkah yang kongkrit dilakukan oleh Bupati untuk membangun Shopping padahal shopping adalah pusat ekonomi rakyat di Kabupaten Gorontalo, serta banyaknya rakyat menggantungkan hidup di sana.

Lucunya, dalam menangani shopping, Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo justru berencana akan berhutang di Bank SuluGo sebanyak Rp.40 Milyar dengan meminta persetujuan kepada DPRD melalui skema Pinjaman Daerah.

Langkah ini tentu mengiris perasaan rakyat Kabupaten Gorontalo, dengan didasari beberapa hal termasuk perjalanan dinas yang bisa menghabiskan ratusan milyar. Sementara untuk kepentingan mendasar rakyat Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten tega menggadaikan daerah untuk jaminan hutang. Sebab jaminan atas hutang tersebut adalah ABPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, bukan Bupati atau DPRD secara individu.

Merujuk pada PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Pasal 16 ayat 2, sangat jelas bahwa kesepakatan antara DPRD dan Bupati terkait pinjaman daerah harus dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan KUA dan PPAS. Sementara KUA dan PPAS sudah ditetapkan beberapa bulan lalu dan tentu tidak bisa lagi Pinjaman Daerah dimasukan dalam KUA dan PPAS. Apalagi jika Pinjaman Daerah tetap dipaksakan atau dimasukan dalam  APBD, berarti penyusunan APBD sudah melanggar hal yang sudah ditetapkan dalam KUA/PPAS, hal ini juga bisa dikatakan penyusupan anggaran.

Jika dipaksakan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo, maka ini akan bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam perudang-undangan. Jangan sampai terjadi permufakatan yang jahat antara Pemda dan DPRD Kabupaten Gorontalo jika tetap memaksakan persetujuan atas pinjaman daerah disaat pembahasan APBD Tahun anggaran 2020.

Jika Pinjaman Daerah tetap masuk dalam APBD 2020, maka langkah hukum pun dapat ditempuh sebab potensi pelanggaran hukum dalam hal ini penyalahgunaan wewenang sangat nampak pada pemaksaan tersebut. mengingat kondisi ketidakstabilan komunikasi antara Pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan juga para aktifis saat ini belum terjalin dengan bagus. Aparat penegak Hukum Baik Kepolisian dan Kejaksaan yang juga mempunyai peran pencegahan pelanggaran pengelolaan keuangan Daerah dan Negara tentu sudah mengatahui akan adanya potensi pelanggaran hukum. Dan jika tidak dicegah, maka pasti akan dipertanyakan oleh semua pihak akan pelaksanaan tugasnya.

Berkaitan hal diatas, pihak Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia yang notabene adalah lembaga yang bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas pengelolaan keuangan daerah dan Negara, oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rakornas beberapa waktu lalu pun sudah menegaskan tugasnya untuk hal tersebut. Dalam artian bertugas untuk membantu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan oleh kita semua.

Terakhir, semoga daerah yang kita cintai ini selalu mendapat perlindungan dari yang Maha Kuasa. Dalam kitab suci Alqur’an pada surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi :

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi ( pula ) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya. ”

Ayat ini telah jelas menerangkan bahwa manusia harus memiliki kesadaran tentang kecemasan yang dialami oleh manusia, bisa jadi kita tidak suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu tersebut baik bagi kita semua. (***)

Editor : Jeffry As Rumampuk 

907 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments