Faktanews.com (Daerah) – Provinsi Gorontalo, Ratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi paguyuban, melakukan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Uniknya, aksi demo ini dilaksanakan sesaat 45 Anggota Legislatif baru dilantik pada, senin (9/9).
Beberapa tuntutan dilayangkan dan meminta Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang baru saja dilantik, utamanya mengenai perkara – perkara sosial kemasyarakatan yang terjadi.
“ Kita minta juga anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang baru transparan terhadap peraturan dan kebijakan yang mereka buat seperti menutup tempat hiburan yang diindikasi menjadi tempat pelacuran di Provinsi Gorontalo,” kata Koordinator Aksi, Fian Hamzah.
Selanjutnya, Masa aksi meminta kepada Pemprov dan Deprov Gorontalo untuk menghentikan pembabatan mangrove, meminta untuk memeriksa serta menghentikan aktivitas perusahaan sawit di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Pohuwato yang dinilai merugikan rakyat.
“ Mangrove dan aktifitas perusahaan sawit juga tolong diperiksa dan kalau perlu dihentikan. Selanjutnya kita minta Pemprov dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengusir tenaga kerja asing tanpa paspor yang bekerja di PLTU Gorontalo Utara,” Lanjut Fian.
Tuntutan ke enam mahasiswa yang tergabung pada paguyuban perwakilan di 5 kabupaten dan 1 kota itu, meminta anggota DRPD yang baru dilantik untuk melakukan sidak RSUD Boliyohuto yang tak kunjung selesai. Berikut, mengkaji kembali rencana pembangunan RSUD Ainun Habibie yang memakan anggaran cukup besar dan meminta agar penganggaran RAPD harus mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
Tuntutan yang terakhir, dikatakan Fian adalah meminta anggota DPRD Provinsi Gorontalo tidak melakukan studi banding dan bimbingan teknis di luar daerah yang dinilai membuang-buang anggaran.
“ Sebagai wakil rakyat Provinsi Gorontalo, kita datang untuk mengawal mereka dimulai dari pelantikan ini. Kedepannya, mereka akan terus mengawasi kinerjanya,” pungkas Fian. (FN02)