Marsabessy: Hasil Notulen Sebagai Arsip Administrasi

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Maluku Tengah, Dalam pelaksanaan rapat pemerintah negeri yang dituangkan dalam notulen rapat,  merupakan arsib administrasi negeri. Sehingga kepada setiap pemerintah negeri dalam melaksanakan rapat,  baik itu rapat Badan Permusyawaratan Negeri (BPN)  maupun rapat pembahasan Anggara Pendapatan Belanja Negeri (APBNeg), maka hasil rapat dapat dituangkan dalam notulen rapat.

“Perlu di ingat,  setiap rapat dalam pembahasan apapun termasuk pembahasan perencanaan APBNeg,  hasilnya dituangkan dalam notulen rapat. Hasil notulen rapat, selaian sebagai arsib administrasi negeri,  untuk menjaga apabila ada persoalan atau protes dilayangkan maka arsib notulen rapat sebagai bahan bukti Pemerontah Negeri. ” Demikian disampaikan Ny.  Eny Rahman Marasabessy,  kepada peserta Sekolah Desa Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas BPN dan Saniri Negeriasi, Selasa,16/7/19, yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMNPPPA)  Maluku Tengah (Malteng) dipusatkan di Aula Kementrian Agama Malteng.

Dikatakannya,  bukan hanya soal administrasi yang perlu diperhatikan Kepala Pemerintah Negeri (KPN)  dan Saniri Negeri. Namun hal yang perlu diperhatikan juga adalah soal forum rapat,  sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

“Selama ini setiap rapat Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dengan Saniri Negeri melibatkan masyarakat,  di undang 30 Orang meski yang hadir tidak memenuhi forum hanya 10 Orang,  rapat tetap dilanjutkan. Harusnya rapat tidak dilanjutkan,  sebab tidak memenuhi forum rapat, jika kehadiran peserta 50 persen lebih satu, baru rapat dilanjutkan karena sudah memenuhi forum rapat dan tidak dapat dipermasalahkan,” ingatnya.

Selama ini kita terlihat keras kepada setiap kepala pemerintah negeri dalam mengurus hakl  kepentingan negeri lanjut Marsabessy. Hal itu bukan kita tidak suka atau kasar untuk menghambat atau sengaja menyusahkan. Namun itu semua untuk kepentingan setiap negeri agar seluruhnya yang menyangkut dengan administrasi negeri harus bagus dan semuanya berhasil.

“Saya keras agar setiap negeri administrasinya bagus termasuk administrasi penyusuan APBNegnya harus bagus dan berhasil. Sebab kinerja itu harus dibuktikan dengan bukti administrasi, bagaimana kita bisa menilai kinerjanya bagus jika administrasinya buruk,” ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan agar setiap Kepala Pemerintah Negeri (KPN), harus dapat menempelkan jadwal siklus perencanaan tahap tahunan APBNeg di kantor negeri. Ini dimaksudkan agar setiap orang atau staf termasuk KPN dapat mengetahui dan mengingat jadwal yang sudah disusun untuk ditindaklanjuti.

“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Maka setiap jadwal siklus perencanaan tahap tahunan APBNeg… Mulai dari januari sampai desember tahun berjalan harus ditempelkan biar KPN dan staf tau dan laksanakan sehingga tidak terlambat,” tandasnya.  (CHN)

 290 total views

Leave A Reply