Faktanews.com (Nasional) – Sulawesi Utara, Sulut Corruption Watch (SCW) menyarankan pemegang saham BSGO agar segera menggelar RUPS Luar Bisa mengingat berbagai masalah serius yang mengganggu kinerja bank akhir-akhir ini. Masalah serius yang dimaksud adalah pengalihan rekening kas daerah Pemda Bolmong ke BNI dan rencana Pemkot Kotamobagu serta Pemkot Manado untuk mengikuti jejak Pemda Bolmong. Hal tersebut didasari dari perolehan aset yang rendah selama dua tahun terakhir serta tidak harmonisnya hubungan komisaris dan direksi dengan beberapa pemegang saham.
Kepada Faktanews.com, Pentolan SCW Deswerd Zougira mengatakan bahwa Soal pengalihan rekening kas daerah Pemda Bolmong misalnya, tidak boleh dianggap remeh karena berpotensi menimbulkan kredit macet ratusan milyar rupiah yang kemudian melibatkan pihak kejaksaan untuk menagihnya ke ribuan debitur bukan solusi terbaik. Kata Deswerd, Beruntung hingga saat ini tidak ada perlawanan hukum dari debitur yang merasa tidak bersalah akibat dari pengalihan rekening kas daerah tersebut.
” Lagi pula kejaksaan pasti tidak mampu bila ada gerakan bersama pemegang saham mengalihkan rekening kas daerah dari BSGO ke bank lain. Itu sebabnya RUPS Luar Biasa harus mencari solusinya. Setidaknya mencegah agar tidak ada lagi perpindahan rekening kas daerah. Bahkan kalau bisa mengajak Pemda Bolmong mengembalikan rekening kas daerahnya ke BSGO.” Kata Deswerd.
Deswerd menambahkan bahwa kinerja direksi BSGO saat ini hanya mampu menambah aset sekitar 800 Miliar per tahunnya, hal ini tidak berbanding dengan fasilitas maupun tunjangan yang diterima terlebih insentif karyawan sudah tak diterima lagi dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir yang tentunya ada disparitas pendapatan serius antara pimpinan dan karyawan.
” Berikut soal kenerja direksi. Sesuai catatan SCW, selama 2,4 tahun bekerja hingga saat ini direksi hanya mampu menambah aset sekitar Rp. 800 milyar per tahun. Bandingkan dengan direksi sebelumnya yang selama 4,9 tahun bekerja mampu menambah aset rata-rata Rp. 1.4 triliun per tahun. Sudah begitu, baik direksi maupun komisaris tetap memperoleh tunjangan yang sangat tinggi. Sedangkan karyawan selama 2 tahun terakhir tidak lagi menerima insentif. Tentunya ada disparitas pendapatan yang serius antara pimpinan dan karyawan.” Tambah Deswerd.
Deswerd menilai bahwa kondisi tersebut juga diperparah dengan kurang harmonisnya hubungan antara direksi dan komisaris dan antara keduanya dengan beberapa pemegang saham. Menurut Deswerd, hal ini disebabkan masing-masing tidak memahami dengan baik tupoksi dan kultur BSGO yang berbeda dengan bank pada umumnya.
” Misalnya ada yang masih membanding-bandingkan pesaham besar dan pesaham kecil hingga menimbulkan kertersinggungan. Atau direksi yang merasa tidak perlu lagi berhubungan dengan pesaham karena sudah diwakili komisaris.” Kata Deswerd.
Terakhir, Deswerd menyarankan agar RUPS Luar Biasa yang akan digelar dalam waktu dekat ini, harus mengevaluasi kinerja direksi dan komisaris. SCW juga menyarankan harus ada pergantian direksi dan komisaris.
” Ganti dengan figur yang selain profesional di bidang perbankan juga harus bisa membangun hubungan baik dengan semua pesaham yang note bene adalah kepala daerah. Rekrut figur dari internal BSGO. Mereka yang sudah puluhan tahun membangun dan membesarkan BSGO. Jangan rekrut dari luar kecuali sudah sangat terpaksa. Jangan juga rekrut politisi atau tim sukses sebab berpotensi memberi citra buruk bagi bank. Bila hal-hal yang disebutkan di atas tidak segera diselesaikan pada RUPS Luar Biasa dikhawatirkan ke depan BSGO akan mengalami krisis kepercayaan.” Tegas Deswerd. (FN02)
