Fakta News
Ultimate magazine theme for WordPress.

Dinilai Berikan Pelayanan Buruk, BPN Pohuwato Dilaporkan Ke DPRD

Nasir Giasi : Kami Akan Menyurati Kementrian Agraria atas persoalan ini.

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Sebagai salah satu Lembaga Vertikal yang berfokus pada pelayanan, Badan Pertanahan dituntut harus extra untuk menjadi salah satu lembaga dapat menujudkan Tanah dan Pertanahan untuk kemakmuran, keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Namun sangat disayangkan, hal ini tidak diperlihatkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pohuwato, dimana saat ini ada banyak persoalan kepengurusan sertifikat oleh masyarakat yang tidak pernah terealisasi hingga beberapa tahun berlalu.

Kepada Fakta News, Salah satu masyarakat yang namanya enggan untuk dipublikasikan mengatakan bahwa kepengurusan surat-surat tanah miliknya sudah berangsur 7 tahun lamanya namun tak kunjung selesai, padahal dirinya sudah melunasinya.

” Untuk saya, dari tahun 2012 sampai skrang belum pernah selesai-selesai, berapa kali datang di kantor BPN namun jawaban mereka masih akan di cek, apakah pengecekan data yang sesuai pemasukan data prona itu harus sampai 6 sampai 7 Tahun..? Terakhir datang diakhir 2018 kemarin, katanya data hilang, dan berjanji akan memprioritaskan saya di tahun 2019 awal, dan sekarang saya tidak pernah dihubungi.”Sesalnya.

Sama halnya dengan masyatakat yang ada di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio, dalam lampiran via SMS kepada Fakta News menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan persoalan ini kepada Pihak DPRD Pohuwato, dimana pada program Program Nasional Agraria (Prona) banyak masyarakat yang kepengurusan sertifikatnya yang keluar.

” Assalamualaikum, Mohon maaf mengganggu, saya dari masyarakat desa dudepo, pak Mohile turungi oli pak ketua,kebetulan sertifikat tanah kami sudah 1 tahun lebih belum keluar dari pertanahan banyak skli yang Belum keluar program prona.Terimakasih” Ungkapnya

Ditempat terpisah, disaat Fakta News memintai tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi membenarkan adanya sms yang dikirim oleh salah satu masyarakat yang ada di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio.

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi, S.Pd., M.Si

“Benar, tadi saya dapat sms dari salah satu masyarakat yang tinggal di Desa Dudepo, dalam smsnya bahwa sudah 1 tahun lebih lamanya kepengurusan Sertifikat Prona di pihak BPN Pohuwato.”Jelas Nasir

Ketika Fakta News menanyakan apa yang akan menjadi langkah ke depan oleh Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Nasir mengatakan bahwa dirinya dan juga Anggota DPRD lainnya akan segera meminta tanggapan dari BPN Pohuwato.

” Yang jelas kami sudah mendapatkan aduan dari masyarakat atas persoalan kepengurusan sertifikat prona, dan kami dari DPRD akan segera mengambil langkah pertama yakni meminta pihak BPN Pohuwato akan keterlambatan penerbitan Sertifikat tanah milik masyarakat, kami pun akan segera melaporkan persoalan ini ke Kantor Wilayah Agraria Gorontalo bahkan jika perlu kami akan menyurati Kementrian Agraria akan apa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato saat ini.”Tegas Nasir. (FN07)

194 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments