Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Pendidikan

Gubernur Rusli Optimis, Angka Kemiskinan Tahun 2018 Turun

×

Gubernur Rusli Optimis, Angka Kemiskinan Tahun 2018 Turun

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Faktanews.com (Daerah) – Gorontalo, Terkait dengan akan disampaikannya data kemiskinan untuk Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo tanggal 15 Januari 2019 mendatang, Gubernur Rusli Habibie optimis jika angka kemiskinan 2018 turun dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Gubernur Rusli usai menerima kepala BPS yang baru dikediaman pribadinya di kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Jumat (4/1).

 

Example 300x300

“Alhamdulillah tadi saya menerima kepala BPS Gorontalo yang baru. Beliau menyampaikan beberapa tugas terutama masalah kondisi daerah baik itu inflasi, pertumbuhan ekonomi, tentang kemiskinan dan program-program yang lain. Saya optimis angka kemiskinan kita tahun 2018 turun,” terang Rusli.

Optimisme itu didasari pada intervensi berbagai program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di daerah. Selain program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) dalam bentuk bahan pokok setiap bulan, pemprov juga rutin menggelar pasar murah dan santunan dari Baznas.

“Kegiatan pasar murah kita galakkan terus sepanjang tahun 2018. Ada juga santunan dari Baznas yang kita berikan sebesar Rp100.000 yang setiap kegiatannya mencapai 1.000 orang. Program ini didampingi oleh PKH yang benar-benar menyasar warga kurang mampu,” imbuhnya.

Terkait dengan upaya menekan angka kemiskinan daerah, Pemprov Gorontalo saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan penambahan kuota bantuan sosial ke Kemensos RI. Diharapkan ada penambahan kuota untuk jumlah penerima Rastra, PKH termasuk untuk penambahan Penerima Iuran Bulanan (PBI) program Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Hari senin besok insya Allah saya akan diterima oleh pak Mensos bersama para Dirjen. Saya membawa teman-teman walikota/bupati atau yang mewakili untuk memaparkan kebutuhan bantuan sosial termasuk untuk meminta ketambahan program PKH dan BPJS,” tandasnya.

Tahun 2018 pemprov mendapatkan jatah 65.000 KPM untuk program PKH dari pemerintah pusat. Program itu didukung dengan BPNT-D melalui dana APBD provinsi untuk 35.000 KPM.(hms)

Example 300x300 Example 300x300
Example 120x600
rtp slot