Faktanews.com (Daerah) – Gorontalo, Aliansi Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Tolinggula (KPMIT) mengatakan bahwa, ada sekitar 10.350 masyarakat Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara, terancam kehilangan wilayah jika pemerintah provinsi Gorontalo tidak mensikpai polemik tapal batas wilayah.
Nawmanto Polinggapo koordinator masa aksi, dari aliansi KPMIT saat menggelar aksi disejumlah titik termasuk diantaranya kantor Gubernur Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo, meminta keseriusan dari pemerintah Gorontalo.
“Hari ini desa yang ada di ujung provinsi gorontalo yaitu di desa Tolinggula, desa cempaka putih, desa Tolinggula Pantai dan sejumlah desa lainya telah di klaim oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai wilayah mereka,” kata Nawmanto Polinggapo.
Masa aksi juga meminta kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk melakukan pertemuan kembali dengan pemerintah Sulawesi Tengah, dimana pertemuan yang sebelumnya pemerintah provinsi Sulawesi tengah tidak mengindahkan apa yang telah disepakati oleh kedua provinsi tersebut.
Asisten I Pemprov Gorontalo Sukri J.Botutihe saat menemui masa aksi menjelaskan bahwa, pemerintah provinsi tidak tinggal diam dengan persoalan tapal batas antara Gorontalo Utara dengan Kabupaten Buol.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo juga tidak mau wilayah kita diambil oleh provinsi lain, olehnya kami terus berusaha sebisa mungkin untuk tetap berjuang mempertahankan wilayah kami,” tegas Sukri Botutihe.
Namun butuh waktu untuk menyelesaikan polemik batas wilayah tersebut mengingat provinsi Sulawesi tengah sedang dilanda musibah sehingga prosesnya berjalan lambat dan tertunda.
Bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Gorontalo Utara telah memaparkan sejarah dan bukti perbatasan Tolinggula dan Buol di hadapan kementrian dalam negeri.
Dan rencananya akan di agendakan kembali oleh kemendagri untuk dipertemukan kembali kedua daerah tersebut untuk mendengarkan paparan dari kedua pemerintah provinsi baik pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan pemerintah Kabupaten Buol.(FN01)
