Ultimate magazine theme for WordPress.

Antara Harapan Atau Pura – Pura Tumbangkan Bupati Darwis Moridu

Bocornya Informasi Jadi Bagian Kuat Gerakan

Oleh : Jeffry As. Rumampuk

Faktanews.com (Opini) – Kabupaten Boalemo,  Aksi Balas Pantun yang belum lama ini ditunjukan 2 (Dua) belah pihak terkait dengan niatan untuk memberhentikan H. Darwis Moridu dari tahtanya sebagai Bupati Kabupaten Boalemo, pun membuat bingung khalayak banyak. Disatu sisi, Gejolak yang berkembang bisa dikatakan penuh dengan intrik dan tujuan yang tentu belum sepenuhnya mewakili masyarakat.

Seperti kita ketahui, Dua Kali melakukan Aksi Demo dengan menuntut agar Darwis Moridu dihentikan yang kemudian telah mendapat dukungan dari sebahagian besar penghuni DPRD Kabupaten Boalemo, kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Melawan ini pun menyuarakan berbagai permasalahan daerah lewat aksi gerakan 149 dan 219  dibalas dengan aksi 189 yang konon katanya dibiayai oleh Bupati Darwis untuk mengklarifikasi isu – isu yang dilontarkan masa kontra Pemerintah.

Berbagai persoalan di Kabupaten Boalemo pun disuarakan sebagai bentuk keperihatinan terhadap peran Pemerintah Daerah yang dinilai tidak pro rakyat dan terkesan semena – mena. Hal ini membuat para pejuang pembentukan Kabupaten Boalemo, tokoh masyarakat, pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan bahkan pimpinan lintas Partai Politik menuntut kinerja Pemerintah serta meminta Bupati Boalemo H. Darwis Moridu untuk turun dari tahtanya. Dengan menyinggung beberapa hal terkait kinerja pasangan Darwis Moridu – Anas Jusuf serta dugaan penghinaan terhadap lembaga adat dan dugaan korupsi pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo menjadi agenda utama pada gerakan itu.

Bahkan gerakan itu, oleh DPRD Kabupaten Boalemo telah merespon aspirasi masyarakat melalui usulan 4 (Empat) dari 5 (Lima) Fraksi yang ada di Lembaga wakil rakyat itu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Hardi Syam Mopangga bersama Anggota lainnya, disaat menerima masa aksi Aliansi Rakyat Melawan pada gerakan 219, secara tegas mengatakan bahwa persyaratan dalam pengajuan hak angket, telah memenuhi persyaratan tahap pertama dan akan menindaklanjuti secara bertahap sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sementara itu, gerakan balasan 189 yang diprakarsai oleh tokoh – tokoh serta pemuda asal Kecamatan Wonosari ini pun tetap menjadi sorotan. Beberapa hal yang patut diperhatikan menjadikan gerakan itu adalah aksi berbalas yang mungkin sengaja disetting untuk menunjukan bahwa masyarakat masih menginginkan dan menyetujui Bupati Darwis Moridu tetap memerintah didaerah ketiga di Provinsi Gorontalo itu. Namun hal tersebut tidak harus ditelan mentah karena pada faktanya, gerakan yang menghadirkan ribuan massa lintas kecamatan ini menuntut agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati agar bisa menjelaskan pertanyaan terkait isu yang dilontarkan oleh kelompok kontra dengan Pemerintahan.

Dengan mengklaim telah mendapat dukungan dari masyarakat, masing – masing pihak menunjukan bahwa ada harapan baik pada niatan menumbangkan atau mendukung Pemerintahan yang tentunya tetap melihat perspektif politik di beberapa permasalahan yang dimaksud. Dan jika dikaitkan dengan naiknya suhu politik tahun ini serta melihat adanya kelompok yang panas hati terhadap kepemimpinan Darwis Moridu yang konon katanya tidak sesuai harapan, pun ini akan bertabrakan dengan kepentingan masing – masing person pada partai politik di tahun 2019 nanti, Hal ini tentu tidak diinginkan oleh setiap manusia di kelompok yang menggempur keperkasaan Bupati yang lahir dari Pasangan Independent itu.

Melihat kenyataan diatas, tentu silang informasi pada kedua belah pihak perlu juga disorot. Karena bukan tidak mungkin gerakan kontra yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh tokoh lintas kalangan itu, selalu mendapatkan informasi terkini dari dalam Pemerintahan terkait pembahasan internal pada setiap gerakan yang akan diklarifikasi. Hal ini terlihat jelas dari beberapa factor yang diantaranya, keberadaan dan kedekatan para tokoh yang kontra dengan “orang dalam” pada Pemerintahan yang sementara diusik itu. Data – data mumpuni, informasi perkembangan terkini dan lain hal sejenisnya tidak bisa dipungkiri tetap menjadi hal yang terselubung untuk memperkuat gerakan kontra sebagai upaya yang akan mencover semua niat yang ada.

Selanjutnya, persoalan hingga pembahasan secara internal yang ada di Pemerintahan meliputi seluruh aspek tentu harus dijaga dan disimpan sebagaimana janji pada sumpah ASN untuk tetap selalu menjaga rahasia Negara yang dalam konteks ini juga termasuk informasi – informasi atas gerakan dalam pemerintahan. Akan sangat menyakitkan jika seluruh dan atau sebahagian informasi internal akhirnya bocor kepihak – pihak yang akan memanfaatkan hal tersebut, tidak terkecuali keributan yang dewasa ini dipertontonkan.

Sementara itu, tidak ada yang bisa memprediksi akan keseriusan terkait niat untuk menumbangkan kepemimpinan Darwis Moridu. Karena secara politik, terbaca menjadi salah satu ruang yang sarat kepentingan dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019 nanti dengan segala resiko yang akan diperhadapkan kepada Partai Politik secara umum, dan person yang didalamnya.

Jika menyikapi akan keributan saat ini, kebenaran tak lagi penting karena yang dicari adalah kehebohan sesaat. Kebohongan merajalela dan menjadi keutamaan yang dibanggakan. Sebahagian kita menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa dibedakan, yang mana yang benar, dan yang mana yang palsu. Fitnahpun menjadi senjata untuk merebut apapun termasuk kekuasaan. Fitnah, yang didasarkan atas kebencian, bisa mempengaruhi keputusan hukum dan politik. Fitnah, kebohongan dan diskriminasi juga akhirnya mempengaruhi tata kelola politik baik secara lokal dan nasional.

Pada faktanya, data rill tidak lagi menjadi factor penting, yang penting adalah sensasi yang mengaduk-aduk emosi, untuk kemudian dicurahkan pada jaringan sosial yang saat ini mempunyai pengaruh besar daripada data dan fakta tentang kenyataan yang ada. Dan ini semua menjadi pembenaran untuk kemalasan dan kedangkalan berpikir. Walau fakta tak sama dengan kebenaran sebab yang terlihat fakta hanya menjadi bagian dari unsur pembentuk kebenaran,  Kebenaran itu lebih tinggi daripada fakta dan Fakta pun tak pernah bebas nilai, karena ia selalu mengandung sudut pandang tertentu. Keduanya amat penting untuk konsep diri, dasar hidup pribadi dan hidup bersama serta keputusan dalam memerintah.

“Jangan  menyakiti hati rakyat karena merekalah pemegang kedaulatan yang sesungguhnya.”

Pesan demikian adalah amanat kualitatif yang perlu ditangkap sebagai bahan renungan untuk para pemimpin tidak terkecuali kepemimpinan di Daerah Boalemo Damai Bertasbih. Orientasi pendekatan pragmatisme dan praktis secara konkret dalam memecahkan setiap persoalan otomatis itu sangat diperlukan, Karena rakyat butuh ketegasan dan keseriusan pemimpinnya dalam menangani persoalan-persoalan mikro daerah tanpa mengesampingkan problem makro yang ada. (***)

998 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Facebook Comments