Ultimate magazine theme for WordPress.

AMMPD Kembali Beraksi, Minta DPRD Kabgor Seriusi Masalah Daerah

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) kembali melaksanakan aksi damai menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Gorontalo untuk menseriusi beberapa permasalahan penting di Kabupaten Gorontalo.

Pada aksi damai yang dilaksanakan Senin (20/8) dengan mengambil beberapa titik aksi di Polres Gorontalo, Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo ini mengangkat isu mengenai pernyataan Bupati pada dialog terbuka refleksi kemerdekaan Ri ke 73 yang menyebutkan kata sampah ini dinilai anti kritik.

Kepada Faktanews Rahmat Mamonto mengatakan bahwa kritikan adalah sebuah bentuk yang ada pada inti demokrasi, keseimbangan serta cara terbaik untuk mengetahui kekurangan penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya menurut Rahmat, hal ini tentu harus dipandang penting oleh DPRD Kabupaten Gorontalo untuk kemudian diseriusi oleh semua pihak.

“ Terkait aksi AMMPD yg dilaksankan di beberapa titik yakni di Polres ,kantor bupati dan DPRD Kabgor ini merupakan hal yg penting utk di tindak lanjuti oleh pihak DPRD kabgor. Pertama mengenai  isue yang saat ini beredar dimana dalam acara dialog publik yang terbuka itu, ada pernyataan dari bupati bahwa  medsos itu adalah sampah. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan oleh pihak DPRD mengingat dalam demokrasi point penting dari kritik itu merupakan inti dari demokrasi. Kritik adalah bentuk keseimbangan dan cara yang baik untuk mengetahui kekurangan. Oleh karenanya, keberadaan pihak yang mengkritik harusnya disyukuri bukan malah dimusuhi.” Ungkap Rahmat.

Masa Aksi saat menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Gorontalo

Rahmat pun mengatakan  bahwa sepahit apapun kritikan itu adalah obat, yang juga tidak saja berjasa menunjukan kekeliruan tapi sekaligus menuntun kea rah yang benar. Disamping itu, tuntutan pihaknya yang meminta DPRD Kabgor untuk segera membentuk Pansus gilingan padi serta usulan pengisian Wakil Bupati pun turut disuarakan.

“ Pahamilah kritikan secara benar, kemudian soal pansus gilingan padi itu juga penting untuk diselesaikan oleh DPRD kabgor. yang terakhir mengenai usulan pengisian wabub kabgor tentu hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh pihak dprd kabgor, mengingat dalam ketentuan UU DPRD di berikan hak untuk mengundang bupati dalam rangka mempertanyakan sejauh mana proses dalam pengusulan calon pengganti Wabup. Terakhir dengan berbagai macam hal yang kami sampaikan, tentu kami berharap pada sisa waktu (Masa tugas) yang ada, agar segera menyikapi berbagai aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat & benar – benar ditindak lanjuti.” Tegas Rahmat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Adnan Entango mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh AMMPD akan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD.  Dan untuk persoalan pengisian Wabup, Oleh Adnan dikatakan sudah melalui mekanisme. Pihaknya tentu menghormati  hal tersebut karena masih diproses oleh masing – masing partai pengusung.

“ Apa yang disampaikan oleh teman – teman AMMPD sudah kami terima dan akan kami teruskan kepada Pimpinan. Kalau masalah pengisian Wabup, tentunya kami tidak sendiri karena masih sementara diproses oleh partai pengusung yakni PPP dan Partai Demokrat. Sehingga kami menghormati mekanisme yang saat ini masih berlangsung.” Jelas Adnan.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Prof. Julianto Kadji kepada Faktanews mengatakan bahwa media sosial adalah sarana yang mendekatkan informasi kebijakan publik bagi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Menurut Pemegang 7 (tujuh) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bidang Kebijakan Publik dari Kemenkum HAM RI ini,  jikapun ada kritikan yang tidak faktual dan tidak didukung dengan data yang valid maka itulah sampah namun bukan Media sosialnya.

“ Medos Bukan Sampah tapi sebagai salah satu Media yang mendekatkan informasi kebijakan publik pemda kepada masyarakat. Pertama, medsos tidak bisa diklaim sebagai sampah, tapi yang tepatnya  informasi yang tidak jelas dan di upload lewat Medsos itu yang Sampah, tersebab objektivitas informasinya yang tidak jelas. Kedua, agar informasi lewat Medsos itu tidak disebut sampah, maka seharusnya siapapun atau komunitas manapun yg mengupload informasi apalagi yang berhubungan dengan kebijakan publik Pemda seharusnya turut menyertakan sumber informasi yang jelas, tegas tidak bias, Cek dan ricek terhadap sumber masalah agar semakin objektif analisisnya dan Mengkritisi kedepankan solusi alternatif. “ Urai Pria yang juga Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo bidang Analisis Kebijakan Publik dan Pembangunan itu.

Prof Julianto menambahkan khusus untuk Komunitas WhatsApp Group juga harus membuka diri dengan respond an kritik balik dari Pemerintah daerah sebagai regulator dan inplementor kebijakan. Hal ini tentu diharapkan agar wujud informasi tersebut bisa berimbang, agar kemudian media sosial jangan diwujudkan sebagai jembatan kepentingan publik.

Prof.Dr. Julianto Kadji,M.Si

“ Komunitas WAG (WhatsApp Group) dalam memainkan peran aktifnya hendaknya juga membuka diri dengan respon dan kritik balik dari Pemda sebagai Regulator dan Implementor kebijakan agar terwujud informasi yang berimbang. Kemudian Medsos jangan dijadikan jembatan untuk mewujudkan kepentingan politik, karena terkadang informasi politik praktis itu lebih jahat dari sekedar sampah. Berikutnya kritikan yang ditujukan kepada Bupati Nelson Pomalingo hendaknya menjadi tantangan konstruktif bagi pengawal WAG sebagai Medsos yang bekerja secara objektif dalam mengemukakan fakta yang didukung Data valid atas semua masalah kebijakan yang terjadi di daerah. Demikian halnya seorang Bupati seharusnya akan lebih bijak untuk tidak mengklaim bahwa Medsos itu Sampah, tapi Medsos dengan Komunitas WAG dan sejenisnya sebagai mitra Pemda. Jikapun ada kritikan yang tidak faktual dan tidak didukung dengan data yang valid maka itulah sampah namun bukan Medosnya.” Tegas Prof Julianto Kadji. (FN02)

296 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments