AMMPD : Ini Akibat Lemahnya Pengawasan Bupati Terhadap Pimpinan OPDnya
Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo diminta memeriksa salah satu proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo yang diduga tidak selesai. Pasalnya, proyek pekerjaan pembuatan jalan usaha pertanian/ pekerbunan yang dikerjakan pada Tahun 2017 ini menyisahkan berbagai pertanyaan baik dari masyarakat setempat hingga diberbagai kalangan.
Dari Hasil Pantauan Faktanews, program peningkatan produksi pertanian yang bersumber dari dana DAU Kabupaten Gorontalo ini, mempunyai nilai kontrak sebesar Rp.184.520.000,- dan diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi bahkan tidak selesai. Dimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rahma Star, hanya melakukan penimbunan sekitar 10 (Sepuluh) ret pasir tanpa memperdulikan kualitas dan terkesan asal asalan.
” “Sebenarnya kami (petani) sangat butuh perhatian pemerintah untuk membantu para petani agar mudah dapat membawa hasil panen, tapi kalau tidak salah hanya sekitar sepuluh ret pasir saja pak yang mereka timbun. sampai sekarang sudah tidak ada lagi lanjutan pekerjaan itu.” Sebut salah satu masyarakat sekitar.
Lembaga Swadaya Masyarakat Serikat Pemuda Anti Korupsi (LSM-SPAK) Kabupaten Gorontalo, Rahmat Mamonto ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa dengan adanya laporan masyarakat ini, tentu perlu ditindak lanjuti oleh pihaknya. kata Rahmat, proyek pekerjaan yang seharusnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat ternyata sarat korupsi.
” Kami akan tindaklanjuti laporan tersebut, karena yang seharusnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat petani yang ada di Desa Modelidu, ternyata ada dugaan korupsi yang dimainkan oleh pihak – pihak terkait. kasihan rakyat…” Bilang Rahmat Geram.
Ditambahkanpula bahwa kuat dugaan bahwa bukan hanya proyek ini saja bermasalah, pasti masih ada pekerjaan yang asal jadi. olehnya kami meminta pihak Kejaksaan Tinggi agar tidak tutup mata untuk memantau pekerjaan yang terindikasi bermasalah di Daerah berslogan Kabgor Gemilang itu.
” Kami meminta pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk dapat memperhatikan masalah ini, karena kami yakin masih ada beberapa kasus sejenis yang tentunya membutuhkan penanganan serius mengingat maraknya kasus korupsi selain korupsi sapi.” Jelas Rahmat.
Aliansi Masyarakat & Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) kabupaten Gorontalo Taufik Buhungo, kepada Faktanews mengatakan kekecewaannya atas dugaan – dugaan korupsi yang belakangan ini sering hadir menghiasi jalannya Pemerintahan dewasa ini. Menurut Taufik, tidak jalannya pengawasan Bupati Nelson Pomalingo terhadap pimpinan – pimpinan OPD pun bisa dijadikan salah satu alasan penting maraknya dugaan korupsi di Kabupaten Gorontalo.
” Kami pikir ini seharusnya bisa ditekan, seandainya Bupati bisa tegas dan terus mengawasi para pembantunya dalam hal ini pimpinan – pimpinan OPD di Kabupaten Gorontalo. Belum lagi Bupati terkesan lepas tanggung jawab jika ada pembantunya sedang bermasalah padahal ini juga menyangkut kredibilatas pemerintahan. Saat ini banyak dugaan dugaan korupsi yang sedang menghiasi daerah tercinta ini, ini menjadi bukti lemahnya pengawasan bupati Nelson terhadap kinerja mereka (OPD). ” Ungkap Taufik.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Rahmat Pomalingo, ketika diklarifikasi Faktanews mengatakan bahwa dirinya masih akan menghubungi pihak pelaksana untuk dimintai keterangannya.
” Masih melayat, nanti saya telpon, kemudian pihak ketiga yang mengerjakan sudah saya suruh hubungi sebelum saya ke kejaksaan, tapi belum datang.” Singkat Rahmat. (FN02)
