 |
| Tabel Urutan Zonasi Kepatuhan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Sumber : Ombudsman RI – 2016) |
(Faktanews) Tajuk – Kota Gorontalo, Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan di semua tingkatan adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Itulah sebabnya, aspek pelayanan publik menjadi isu utama di era pemirintahan Jokowi yang harus dibumikan melalui Program NAWA CITA yang dicanangkan sejak tahun 2014 silam.
Sayangnya, aspek layanan publik yang menjadi program utama NAWA CITA tersebut, belum sepenuhnya dihayati oleh Pemerintah Kota Gorontalo di bawah pemerintahan Marten Taha dan Budi Doku (MADU). Hal ini dibuktikan dengan masih buruknya pelayanan publik di Kota Gorontalo sebagaimana yang dirilis oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2016.
Dari penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 85 kota di Indonesia menunjukkan, sebanyak 15 persen atau 8 kota masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 31 kota dengan zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 29 persen atau 16 kota masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
Sungguh memprihatinkan, Kota Goronalo ternyata masuk dalam zona merah dengan tingkat pelayanan yang rendah bersama 7 kota lainnya di Indonesia, yakni Kota Kotamobagu, Kota Tidore Kepulauan, Kota Tanjung Pinang, Jayapura, Jambi, Serang dan Bengkulu.
Yang lebih memprihatinkan lagi, dari 2841 produk layanan yang diteliti ORI, terdapat beberapa komponen standar pelayanan yang laing sering dilanggar, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh layanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, yakni para lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/Difabel).
Temuan Ombudsman terhadap buruknya pelayanan publik Tahun 2016 di Indonesia, termasuk Kota Gorontalo yang masuk zona merah, menjadi isyarat buruk terhadap komitmen pemerintahan menuju sisa akhir 2017, terutama di Kabupaten/Kota yang ternyata masih sebatas retorika semata dan belum teraplikasikan secara konkrit di tengah masyarakat . (Jeff)
