Polemik tambang, pendidikan, Sawit dan serobot tanah disuarakan
Oleh : Jeffry As. Rumampuk
Faktanews.com (Daerah)– Kabupaten Pohuwato, kedatangan Presiden Ir. Joko Widodo di Kabupaten Pohuwato dalam rangka meresmikan PLTG Paguat, mendapat respon yang sangat positif. Dimana kedatangan orang nomor satu di Republik ini tentu sangat dinanti oleh masyarakat di kabupaten yang berjuluk bumi panua.
Betapa tidak, kedatangan Presiden ke Enam ini adalah kunjungan yang pertama kali dilakukan oleh seorang Presiden. Hal ini tentu membuat kunjungan kerja tersebut sangat istimewa. Seperti yang dikatakan Imran, Warga Buntulia kepada awak media ini mengatakan bahwa kedatangan Presiden sangat dinanti oleh seluruh warga Kabupaten Pohuwato. “ kami sangat menyambut baik kedatangan pak Jokowi. Kami telah lama menunggu kedatangan beliau. “ jelas Imran.
Seperti diketahui, kedatangan Presiden Jokowi tentu mengundang banyak harapan disetiap umat bumi heterogen itu. Dimana selain listrik, tentu masyarakat berharap agar sisi baik dalam kunjungan kerja tersebut dapat menyelesaikan beberapa masalah yang konon banyak menimbulkan keresahan dihati setiap warganya.
Polemik tambang, sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia pertambangan di Kabupaten Pohuwato belum menunjukan arah positifnya. Dimana masih banyak masyarakat mengeluh terkait dengan ketidakjelasan Pemerintah Daerah karena tidak adanya transparansi terkait dengan sisi positif investasi pihak perusahaan, dana Corporation Sosial Responbility atau CSR pun masih tidak jelas sehingga yang diuntungkan hanya beberapa kelompok saja.
Sawit Pohuwato, juga masih banyak pertanyaan. Dimana lahan untuk investasi tersebut masih menimbulkan polemik tersendiri. Dimana tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Pohuwato wilayah barat ( Kecamatan Popayato, Lemito dan Taluditi) bersuara terkait dengan kerusakan ekeologi yang disebabkan oleh Lean Clearing (pembabatan masal/babat habis) oleh pihak perusahaan yang notabene sangat merusak alam dibumi panua tersebut.
Belum lagi masalah percetakan sawah, persoalan serobot tanah bukan menjadi rahasia lagi disana. Dimana beberapa kelompok yang mengaku dibeking ini dengan seenaknya menyerobot tanah yang bukan miliknya. Hal ini tentu banyak mengundang banyak masalah. Namun yang anehnya, dalam setiap laporan selalu berakhir dengan diam atau tidak ada tindak lanjut berikutnya.
Menilik hasil persoalan diatas, tentu masyarakat di Kabupaten Pohuwato banyak bersuara dan berharap agar Presiden Jokowi bisa serta mampu untuk mendengarkan yang kemudian dapat menyelesaikan masalah – masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa gambar yang diambil dikala Suami dari Riana Joko Widodo ini mengunjungi Bumi Panua. Dimana beberapa gambar tersebut ditake dimedia sosial “line” sambil menyuarakan hal diatas.
Banyak harapan masyarakat di Pemerintahan SYAH jilid II ini. Dimana diperiode keduanya, pasangan Syarief Mbuinga dan Amin Haras diminta untuk dapat menyelesaikan persoalan tertunda ini. Seperti yang dikatakan Bupati Syarief dibeberapa kesempatan, bahwa Daerah Pohuwato adalah daerah heterogen. Sehingga menjadi prioritas apabila kerukunan dapat dijaga disana. “ sebagai daerah heterogen, mari kita jaga kabupaten Pohuwato sebagai Daerah yang dapat menjunjung tinggi kerukunan demi pembangunan bersama.” Ucap Syarief di salah satu kegiatan
dalam rangka memperingati HUT Kabupaten beberapa waktu silam.
Menyikapi hal tersebut, tentu kita semua berharap bahwa kedatangan Presiden Jokowi dapat memberikan efek positif dalam program pembangunan di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi tengah ini. Program Pohuwato Madani yang diharapkan dapat membangun daerah, tentu bisa diaplikasikan dalam pembangunan secara nyata. Dimana diperiode yang kedua ini juga, Bupati Syarief dan Wabup Amin tentu mendapat tantangan nyata didalam meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan tertundanya. Semoga kedepan Kabupaten Pohuwato menjadi daerah yang Maju seperti apa yang diharapkan kebanyakan orang, dan semoga segala permasalahan tersebut dapat didengar dan mendapat kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang sesuai amanah Undang – Undang dan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dapat melindungi hak hak masyarakat sebagai bahagian dari Republik Indonesia.
Heterogen adalah Ruralisasi, dan Pemerintah Pusatpun sangat mendukung pembangunan tanpa pilih kasih. Semoga…
Editor : Jhojo Rumampuk