Ultimate magazine theme for WordPress.

Diduga Curang , LSM Spak Minta BPK Audit PLN Gorontalo

Tommy Duke : Banyak Masalah Di PLN, Konsumen Yang Jadi Korban

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Terkait banyaknya keluhan pelanggan atas Layanan dan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gorontalo khususnya Rayon Limboto, Lembaga Swadaya Masyarakat  Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (LSM-SPAK) meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Gorontalo untuk mengaudit segala bentuk kecurangan PLN Gorontalo yang dinilai merugikan masyarakat di Bumi Hulonthalo ini.

Ketua LSM Spak Tommy Duke, Kepada Faktanews mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan atas layanan yang dinilai sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen PLN Gorontalo. pasalnya, dimulai dari sistem penagihan hingga persoalan internal yang dinilai tertutup bagi publik serta tidak adanya informasi data Kwh meteran listrik yang dicabut.

“ Kami sudah sering menerima keluhan masyarakat atas kelakuan dari pihak PLN Gorontalo khususnya rayon Limboto. Bayangkan saat ini sudah ada loket online tapi penagihannya masih menganut pola manual, apalagi petugas PLN dan tim biro tekhnik saat penagihan sudah menyiapkan peralatan untuk memutuskan aliran listrik serta mencabut Kwh meteran listrik milik pelanggan bahkan mereka mencabut Kwh Meter tanpa sepengetahuan pemilik rumah. “ Jelas Tommy.

Tommy Duke menambahkan, saat ini publik tidak mengetahui kemana Kwh Meter  pasca dicabut oleh pihak PLN dari rumah atau kantor dan sekolah pelanggan. Menurut Tommy,  banyak yang sudah tidak dikembalikan bahkan ada dugaan diskriminasi dan tembang pilih terhadap pelanggan yang sudah tahunan tidak ditagih. Hal ini kata Tommy perlu dievaluasi lagi dan dengan segera di audit investigasi oleh pihak – pihak terkait utamanya system internal yang diduga banyak pelanggaran baik administrasi maupun anggaran yang dikelola oleh PLN Gorontalo khususnya Rayon Limboto.

“ Berapa saja kwh meteran yg di cabut dari pelanggan konsumen yang kemudian tak pernah di kembalikan lagi, Berapa aliran yang sudah terpasang kemudian jumlah pelanggan yang sudah tahunan tak di ketahui oleh PLN. Lalu bagaimana tander Pencatatan Meteran, Tender Perbaikan mesin rusak,  Bagaimana Pengadaan solarnya Perbualan / pertahun,  Bagaiman admintrasi keseluruhan secara menejemen pengolaan PLN, Mengapa langsung kepada Materi benda fisik kelistrikan angkat meteran kwh jika menagih, Bagaimana Data skema dalam jumlah Kometer meteran yang lama & Kilometer Pulsa, Berapa jumlah kwh lama yang sudah dicabut, Mengapa Input meteran lama atau memasang meteran lama alasan Karyawan PLN tak boleh pasang lagi, Mengapa tak bisa di Input dan Apakah Pencatatan Id Card meteran lama masih tersimpan atau tidak dalam Dokumen Profile admintrasi PLN. Sehingga kami LSM SPAK meminta kepada BPK untuk mengaudit PLN Gorontalo terkait banyaknya pertanyaan yang menjadi alasan utama kami.” Urai Tommy.

Tommy Duke menegaskan jika hal tersebut diatas tidak segera diselesaikan, maka pihaknya akan meminta kepada seluruh unsur masyarakat untuk mempertanyakan secara masal atas dugaan kecurangan dan indikasi korupsi internal yang kemudian menjadi akar masalah buruk terhada pelayanan publik khusunya kepada pelanggan.

“ jika ini tidak diseriusi oleh BPK, maka kami akan  menggerakan  seluruh elemen masyarakat untuk menggelar aksi yang sangat besar sekaligus meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah dari tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi serta seluruh Anggota DPRD agar mendukung  rakyat Gorontalo yang ingin mempertanyakan hak – haknya. Sehingga kami menantang pihak BPK untuk segera mengaudit investigasi PLN Gorontalo.” Tegas Tommy.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmid N. Hemu  kepada Faktanews menyatakan mendukung  untuk dibukanya sitem yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo. Hal ini dikatakan karena dirinya juga banyak menerima keluhan terkait pencabutan Kwh Meter yang dinilai menjadi arogansi pihak PLN. Menurut Sahmid, beberapa sekolah di Kecamatan Tibawa beberapa saat lalu dicabut Kwh Meter pada saat libur sekolah. Sehingga Dirinya atas nama Wakil Rakyat itu menyatakan setuju dan mendukung keterbukaan dari pihak PLN Gorontsalo khususnya Rayon Limboto.

“ Saya sangat mendukung apa yang dipertanyakan oleh LSM Spak, karena saya juga banyak menerima laporan atas pencabutan Kwh meter milik rakyat. Dan selama ini juga kita tidak mengetahui kemana Kwh lama itu, apakah dijual lagi atau bagaimana. Sehingga saya sangat mendukung PLN untuk terbuka serta meminta agar hal ini dijelaskan ke Publik. Soal audit Investigasi, saya piker sangat bagus, agar supaya semua menjadi terang bederang.” Kata Sahmid.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan Kepala Rayon Limboto dan Manajer Cabang  PLN Gorontalo tidak mau memberikan klarifikasinya. (FN02)

1,014 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments