Tuntut Kinerja Dan Realisasi  Janji 14 Program

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Puluhan pemuda dan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Pemuda Peduli Boalemo (AGPPB) menggelar aksi demonstrasi (Senin, 9/4) dalam rangka menuntut hasil kerja dan realisasi janji pasangan DAMAI yang dinilai tidak sesuai harapan rakyat.

Aksi yang digelar pada 3 titik di Kecamatan Tilamuta ini, mempertanyakan kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai merosot dan bahkan banyak melakukan pembohongan publik terhadap masyarakat.

Capture : 14 Program Yang Masuk Dalam Rencana Program DAMAI

Menurut Kordinator Aksi Fadly Thalib, beberapa indikator merosotnya kinerja Pemerintah Daerah ini tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan secara keseluruhan. Pasalnya, status Daerah pada Tahun 2017 yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada laporan pemeriksaannya mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dinilai sebagai sebuah indikator menurunnya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

” Hal ini tidak bisa didiamkan, kami sebagai masyarakat Kabupaten Boalemo merasa malu ketika daerah ini mendapat predikat yang buruk dari berbagai indikator yang ada. Hal ini dilihat dari hasil laporan BPK RI terkait status Daeah yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), harusnya ini menjadi PR yang prinsip oleh seluruh pihak terkait. ” Ujar Fadly.

Fadly menambahkan bahwa selain penilaian BPK RI, laporan Ombudsman RI terkait pelayanan publik yang menempatkan Pemda Kabupaten Boalemo sebagai juru kunci dari seluruh Kabupaten Se Indonesia pun menuai sorotan. Oleh Fadly, Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa berlindung pada alasan – alasan bahwa hasil tersebut bukan prestasi pemerintahan sebelumnya.

” mereka itu dilantik tanggal 22 mei 2017, itu berarti ada sisa waktu 7 bulan untuk bekerja untuk memperbaiki pelayanan. Menilik hal itu, kinerja Pemda selama 4 bulan terakhir kami nilai tidak jauh berbeda. Seluruh SOPD Berbondong bondong keluar daerah, dengan mengenyampingkan pelayanan yang ada. Kami kecewa.” Tegas Fadly.

Tuntutan AGPP Boalemo pada aksinya menuntut realisasi 14 program yang menjadi unggulan pasangan Damai itu. Dimana menurut Fadly, dari seluruh item pada 14 program kerja Bupati Darwis dan Wabup Anas ini belumlah dirasakan masyarakat.

” kalaupun ada yang sudah jalan, saat ini terbaca sangat kacau. Dimulai dari pembagian bibit dan pupuk gratis yang sampai saat ini masih bermasalah, penerapan program SIM gratis yang dinilai menyusahkan masyarakat karena beberapa mekanisme yang diatur, kemudian TKOD yang sampai saat ini para guru kontrak belum menerimanya. Ini ada apa, baru diawal Tahun Pemerintah Daerah sangat kacau. ” pungkas Fadly.

sementara itu, masa aksi pada tuntutan lainnya adalah mendesak pihak legislatif dan eksekutif untuk segera mengkaji kembali Laporan BPK RI,  meminta DPRD agar meningkatkan fungsi pengawasannya, meminta pemerintah agar memperhatikan pelayanan publik, meminta pihak yang berwajib untuk mengusut permasalahan hukum yang dilakukan oleh Bupati Darwis Moridu dan memperjelas kembali progres 14 program yang menjadi unggulan pemerintah daerah. (FN02)

2,043 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini