Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, terhitung sejak 2 tahun yang lalu tepatnya di 2015 hingga 2017 saat ini, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau yang lebih akrab di kenal dengan sebutan APRI Pohuwato ini sangat intens dan tak kenal lelah membangun koordinasi dan komunikasi dengan lintas pihak, tak terkecuali dengan pemerintah daerah itu sendiri.

Ketua APRI, Yopin Sukoli bersama Wakil Ketua, Yosar Ruiba didampingi oleh Pengurus JAGA PELITA Pohuwato, siang kemarin (Rabu, 18/10/2017) menyambangi rumah jabatan Bupati Pohuwato. Dalam pertemuan tersebut, dihadapan Bupati Syarif tampak Yosar sedang mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke tempat tersebut.

Dalam pokok penyampaiannya, sambil menunjukkan dokumen berita acara ke Bupati Pohuwato, Yosar menyebutkan bahwa sebagian besar rakyat penambang dihantui oleh ketakutan terkait nasib keberadaan mereka yang akan diturunkan dari lokasi tambang oleh PT. GSM yang telah mengantongi SK Feasibility Study (FS) dari Kementrian ESDM dengan nomor surat 496.K/30/DJB/2016 tertanggal 2 Desember 2016 silam.

“Tujuan kedatangan kami ke Bupati Syarif dalam rangka memastikan keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat penambang, olehnya demi mewujudkan hal tersebut maka kami mengharapkan Bupati untuk dapat memberikan jaminan tertulis agar masyarakat penambang sampai kapanpun tidak akan diturunkan oleh perusahaan dari lokasi tambangnya.” Ujar Yosar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syarif menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah setuju dan searah dengan misi kawan-kawan APRI dan JAGA PELITA untuk memastikan keberpihakan pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan hak-hak rakyat penambang, namun dengan menandatangani dokumen jaminan yang dituangkan dalam berita acara yang ada, menurut SM bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini.

“Pemerintah daerah tentu berkomitmen memperhatikan nasib rakyat penambang pada umumnya, namun saat ini kami secara terus-menerus masih mencarikan format dan strategi yang lebih sustenable untuk menjawab seluruh persoalan yang ada. Agar kemudian dampak yang ditimbulkan dari segala langkah yang di tempuh, tidak menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak rakyat di sektor pertambangan khususnya serta tidak abai dalam mendorong iklim investasi yang sehat demi pembangunan daerah yang kita cintai ini.” Tegas Syarif.

Ketika di hubungi via seluler, usai pertemuan yang disaksikan langsung oleh Meli Tantu, seorang tokoh penambang lokal itu, Yopin Sukoli mengemukakan kepada awak FaktaNews bahwa APRI Pohuwato akan terus menggeliatkan semangat lintas pihak agar terpadu padan dalam menyikapi isu pertambangan secara kritis dan objektif.  “Sebagai Asosiasi pertambangan, kami akan terus mengkomunikasikan ke berbagai pihak agar tambang Pani dan sekitarnya menjadi sektor pendapatan unggulan bagi daerah yang dalam jangka panjang dapat menjawab segenap problematika yang melingkupinya dengan tetap berdasar pada pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.” Ungkap Ketua APRI.

Beda halnya dengan Pengurus JAGA PELITA, Herman Moigo yang didampingi oleh Wakil Ketua Jupri Abdullah, kedua tokoh pemuda yang juga aktif dalam mengawal permasalahan lingkungan ini malah memiliki sudut pandang yang terbilang ‘fanatik rakyat’. Keduanya berpandangan sama bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara dan daerah ini, tanpa rakyat, negara dan daerah tidak akan terbentuk. Jadi wajib hukumnya bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membela hak-hak rakyat, teristimewa rakyat penambang.

“Sejak awal kami teguh pada pendirian kami, bagi kami tidak akan ada negara dan daerah bila tidak ada rakyat didalamnya. Hanya saja, mediasi yang kami lakukan sudah sejak lama ini tentu tidak lain dan tidak bukan untuk rakyat semata maka oleh sebab itu kami tetap memberi ruang dan menghormati hak pemerintah daerah dalam upaya mencarikan solusi yang tepat demi kebaikan dan keselamatan semua pihak.” Tutup mereka. Bersambung (FN08)

2,232 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini