Faktanews.com (Politik) – Kabupaten Gorontalo, Dukungan Hak Angket oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Gorontalo menuai prihatin. Pasalnya, PPP sebagai salah satu partai pengusung pasangan Nafas Nelson Pomalingo dan Fadli Hasan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang seharusnya mendukung dan berpihak kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, telah menimbulkan tanda tanya besar dipublik.

Carles Ishak, Tokoh Pemuda Gorontalo kepada faktanews.com mengatakan bahwa polemik kasus angket yang digelar DPRD Kabgor atas sebuah laporan masyarakat dalam hal ini sebuah Perusahaan atau kasus ” Papa Minta Fee” yang belum lama ini menjadi viral, sangat membingungkan. menurut Carles, beberapa item penting dan juga konsekwensi yang terjadi sangat tidak rasional. ” Dukungan politik hak angket oleh fraksi PPP yang notabene adalah partai pengusung dan pendukung pemerintah Kabgor menimbulkan tanda tanya besar bagi kami. Sebab sebagai partai pengusung sekaligus pendukung pemerintah apalagi pimpinan partainya adalah bupati, sudah sepatutnya mendukung dan melakukan pembelaan politik terhadap pemerintah daerah.” Jelas Carles.
 
Carles Ishak
Ditambahkan pula bahwa dewasa ini Publik merasa kebingungan dan bertanya akan komitmen serta sikap politik PPP dalam mengambil peran saat mengawal dan mengamankan marwah sebagai kewajiban. ” Publik hari ini bertanya ada apa dengan partai pengusung dan pendukung khususnya PPP. Harusnya mereka (PPP,red) mengambil peran dalam mengawal dan mengamankan marwah pemerintah daerah. Sebab setiap fraksi partai dalam DPRD punya kemandirian dalam menentukkan sikap politiknya. ” Tambah Carles.

Menurut Carles, saat ini PPP tidak bisa bersikap dan dinilai tidak mampu atas dinamika yang bergejolak diinternal DPRD.Hal ini dikarenakan bahwa dalam rapat pembentukan pansus Hak Angket, sikap Partai berlambangkan Kabah ini tidak bisa membuktikan sikap politik yang jelas. ” Tidak hanya lepas dan hanyut dalam dinamika politik yang bergejolak di internal DPRD. Seharusnya ketika menyikapi usulan hak angket, fraksi PPP membuktikan sikap politik yg jelas yakni menolak usulan hak angket. Sekalipun pada akhirnya usulan hak angket itu menjadi keputusan bersama DPRD. Saya beri contoh sikap politik partai oposisi pemerintah pada saat paripurna Hak Angket KPK. Mereka sangat tegas menolak hak angket sampai walk out dr sidang paripurna. Namun setelah itu mereka mengirim utusannya ke dalam panitia angket dengan tujuan untuk mengawal agar penggunaan hak angket tersebut sejalan dengan semangat awalnya. Seharusnya sikap politik fraksi p3 seperti itu. Agar tidak menimbulkan tafsiran – tafsiran miring dari publik selama ini. Kata Carles.
 
Syam T. Ase

Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase saat dimintai tanggapannya via seluller, kepada faktanews.com mengatakan bahwa masalah Angket yang digelar oleh DPRD Kabgor ini adalah keputusan hampir seluruh Anggota. Dan menyikapi permasalahan angket, pihaknya berdiri secara lembaga yang menyikapi dan menindak lanjuti segala permasalahan yang dikeluhkan. ” Pada prinsipnya kami sebagai partai pengusung tetap mendukung sepenuhnya terhadap seluruh program Pemerintah daerah. dan Hak angket ini disetujui oleh hampir seluruh Anggota DPRD, tentunya ini adalah keputusan bersama secara kelembagaan demi kemajuan daerah.” Jelas.

Disinggung soal sikap partai sebagai pengusung dalam angket tersebut, Syam mengatakan bahwa hingga saat ini PPP masih menunggu dan ada digarda terdepan untuk mengusulkan pemberhentian masalah angket jika terbukti tidak bersalah.” Diangket itu hanya ada dua, benar atau salah. Dan jika masalah ini terbukti tidak bersalah, maka kamiyang ada digarda terdepan untuk mengusulkan pemberhentian terhadap kasus ini.” Tutup Syam. (FN02)

1,875 kali dilihat, 23 kali dilihat hari ini