Faktanews.com (Pendidikan) – Kabupaten Pohuwato, Kebijakan yang diambil oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo terkait banyaknya guru honor yang berada diwilayah Pohuwato yang dirumahkan, mendapat respon dari dari Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika DPRD Pohuwato.
Sebuah kebijakan yang dinilai berbenturan dengan hati nurani ini membuat Yunus Usman meminta agar pihak Diknas Provinsi Gorontalo untuk memberikan kebijakan kepada para guru honorer yang ada di Kabupaten Pohuwato yang saat ini tengah dirumahkan.
Kepada faktanews.com, Aleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa saat ini kebijakan merumahkan sejumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Pohuwato harap dipertimbangkan kembali, dimana saat ini banyak guru honor yang mengeluhkan dan berharap agar pihak Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi untuk memikkirkan nasib mereka
“Saya berharap agar pihak Diknas Provinsi Gorontalo untuk memberikan kebijakan terkait banyaknya guru honor yang dirumahkan, karena saat ini saya telah banyak menerima aspirasi dari mereka untuk meminta kebijakan kembali kepada pihak Pemerintah Daerah hingga Provinsi untuk memikirkan nasib mereka.”Jelas Yunus
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Wenny Liputo saat dihubungi via seluller mengatakan bahwa hingga saat ini pihak Pemerintah Provinsi tengah menyesuaikan jumlah pemenuhan guru sesuai dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Teknis Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Terkait dengan harapan dari Anggota DPRD Pohuwato, pada dasarnya kami saat ini menerapkan apa yang ada dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2017, kami pun sudah melakukan analisa tentang tenaga guru yang ada di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan, dimana data yang ada sekitar 2.466 Guru, sementara yang kami butuhkan itu hanya berkisar 1.800 guru.”Jelas Wenni
Ditambahkannya lagi, Dimana setiap perekrutan guru harus berdasarkan dengan kualitas serta sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah itu sendiri, sebab disetiap kurikulum hanya dibutuhkan 2 guru saja, sementara di Pohuwato mencapai 3 sampai 4 guru per kurikulum.
“Perekrutan yang kami pakai tidak lagi mengikuti standar perekrutan yang biasa, sebab dala Permendikbud no 7 Tahun 2017 itu hanya berdasarkan kualitas dari guru itu sendiri serta berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah yang ada, dimana dalam 1 kurikulum itu dibutuhkan 2 guru saja, sementara di Kabupaten Pohuwato bisa mencapai 3 hingga 4 guru, akan tetapi jika ada sekolah yang membutuhkan guru, maka kami akan membuka kembali perekrutan dengan mendata kembali guru yang dirumahkan, dan jika memenuhi standar maka akan kembali kami rekrut.”Tutup Weni. (Jho)
